KAHMI Jabar Desak PDIP Evaluasi Keberadaan Arteria Dahlan di DPR

Tuanku Joni Martiyus Sutan Sarialam, Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Jawa Barat

JABARTODAY.COM-BANDUNG. Statemen anggota DPR RI dari Fraksi PDI- Perjuangan, Arteria Dahlan yang meminta Kejaksaan Agung memecat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena menggunakan bahasa Sunda saat rapat Komisi III DPR RI dan Kejaksaan Agung sangat melukai komponen bangsa  khususnya masyarakat Sunda, membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian ditegaskan  Koordinator  Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jawa Barat, Tuanku Joni Martiyus Sutan Sarialam kepada Jabartoday.com (18/01/2022)  menanggapi statemen Arteria Dahlan yang dinilai cenderung tendensius dan mengandung unsur SARA.

KAHMI Jabar mengecam sikap anggota Komisi III DPR RI itu karena tidak mencerminkan seorang pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan, kebhinnekaan dan nasionalisme. “Statemennya sangat melukai rasa perdamaian antar anak bangsa, merusak kohesi sosial dan integrasi nasional. Karena itu,  Kahmi Jabar mendesak DPP PDIP agar mengevaluasi keberadaan beliau di DPR RI karena statemennya telah melukai banyak orang,” jelas Joni yang juga Ketua DPW Ikatan Keluarga Minang Jawa Barat.

Penggunaan bahasa daerah bukanlah perkara substansial dan sesuatu yang alamiah dan tidak harus disikapi dengan serius sampai meminta Kejagung memecat Kajati Jabar.  “Apa yang dilakukan Kajati Jabar saat rapat itu harus dimaklumi. Ada sejumlah istilah dalam khazanah budaya Sunda yang sulit diartikulasikan dalam bahasa Indonesia. Sehingga wajar jika Pak Kajati mengucapkannya dengan bahasa Sunda. Namun, Arteria menyikapinya secara tendesius dan cenderung rasis,” ujarnya.

Menurutnya, jika persoalan penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing berakibat pada pemecatan, maka akan banyak pejabat yang dipecat. Sebab, banyak pejabat saat rapat sesekali menggunakan bahasa Arab, Inggris dan lainnya. “Tidak ada ketentuan seorang pejabat negara bisa dipecat hanya sesekali menggunakan bahasa daerah dalam menjelaskan sesuatu di forum resmi. Statemen Arteria tidak ada landasan hukumnya, cenderung menyesatkan dan tidak tepat disampaikan oleh anggota Komisi III yang semestinya mengerti hukum,” jelasnya.

Statemen Arteria Dahlan menjadi perbincangan publik setelah ia meminta Jaksa Agung untuk memecat kepala Kejati karena menggunakan bahasa Sunda dalam rapat antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022). Arteria memang tidak menyebutkan nama kepala Kejati dimaksud. Namun banyak orang mengerti statemennya ditujukan kepada Kajati Jawa Barat Asep N. Mulyana yang kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat. [ruz]

Related posts