Jaksa Tuntut Ojang 9 Tahun Penjara

  • Whatsapp
Bupati Subang nonaktif Ojang Sohandi mendengarkan tuntutan jaksa KPK dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (15/12). (jabartoday/avila dwiputra)
Bupati Subang nonaktif Ojang Sohandi mendengarkan tuntutan jaksa KPK dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (15/12). (jabartoday/avila dwiputra)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Dianggap memberikan suap terhadap dua jaksa yang berdinas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Deviyanti Rochaeni dan Fachri Normallo, Bupati Subang nonaktif Ojang Sohandi dituntut sembilan tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam persidangan di Ruang I Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (15/12), jaksa penuntut umum menilai Ojang melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang tercantum di dakwaan primair.

Jaksa juga membuktikan dakwaaan keduanya, yakni Pasal 12b UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dan, dakwaan ketiganya, yaitu Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, Ojang pun dianggap telah melakukan pencucian uang, yang dibuktikan dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Meminta kepada majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta menjatuhkan pidana penjara selama sembilan tahun, serta denda Rp 300 juta subsider 6 bulan,” ucap JPU Ali Fitroh, dalam amar tuntutannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Longser Sormin itu.

Dalam dakwaan kedua, mantan ajudan Eep Hidayat diduga menerima gratifikasi yang jumlahnya mencapai Rp 38.293.000.000 dari sejumlah pihak. Sementara itu, dalam dakwaan ketiga, jaksa menilai Ojang menerima uang Rp 300 juta dari Elita Budiarti, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Pemberian itu diduga diberikan karena jabatannya sebagai bupati.

Untuk pencucian uang, jaksa ang yang diperoleh Ojang diduga disamarkan, di antaranya untuk membeli sejumlah tanah beserta bangunan, membeli sapi 30 ekor, mobil, serta memberi uang kepada Eep Hidayat (mantan Bupati Subang) sebesar Rp 2, 491 miliar, memberi uang kepada anggota Komisi A dan D DPRD Kabupaten Subang sebesar Rp 1.948.756.000, hingga membeli perangkat kampanye sebesar Rp 1,681 miliar.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan korupsi. Sementara yang meringankan, terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatan, ikut membantu dengan memberikan keterangan sejelas-jelasnya dalam persidangan,” tutur JPU.

Dengan tuntutan tersebut, baik Ojang maupun kuasa hukumnya akan membacakan pledoi atau nota pembelaan pada sidang selanjutnya, Kamis (22/12). Majelis hakim bakal menggeber sidang, mengingat masa tahanan Ojang yang bakal habis pertengahan Januari 2017. “Jadi tanggal 11 Januari 2017, kami majelis hakim bisa membacakan putusan. Karena ini waktu yang sudah mepet,” kata Sormin, sebelum menutup sidang. (vil)

Related posts