JABARTODAY.COM – BANDUNG
Untuk merespon kebutuhan dana yang cukup besar khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang jumlahnya mencapai Rp.586 triliun, Pemprov. Jabar sampai saat ini terus menjajaki persiapan penerbitan obligasi daerah yang ditargetkan bisa terbit pada tahun 2014 mendatang, papar Karo Adrek Setda Pemprov. Jabar, Taufik BS dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id (26/6).
Taufik, lebih lanjut memaparkan, tahapan rencana penerbitan obligasi daerah di Pemprov. Jabar sudah dimulai dari tahun 2011 yaitu melalui pembentukkan Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah. Di Tahun 2012, Pemprov. Jabar beberapa hari ke belakang sudah meninjau kesiapan Provinsi DKI Jakarta tentang rencana penerbitan obligasi daerah, kendati di DKI Jakarta rencana obligasi daerah juga baru tahapan rencana, karena belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI.
Dari hasil peninjauan ke DKI Jakarta, rencana dana obligasi daerah yang diterbitkan mencapai Rp.1, 7 triliun. Dana tersebut, dipersiapkan untuk mendanai pembangunan Rusunawa, Terminal, RSUD dan Pengolah Air Limbah.
Jabar juga mencari peluang siapa yang nanti yang dapat menjadi mitra yang dapat membantu bisa terbitnya obligasi daerah. Dari hasil klarifikasi peluang dicari dari ADB dan World Bank. Sehubungan dengan rencana tersebut, Surat permohonan untuk kepentingan tersebut sudah dikirim kepada Menteri Keuangan RI, jelas Taufik.
Jika peluang kerjasama bisa terealisasi baik melalui ADB ataupun Wolrd Bank, lanjut Taufik, maka nantinya dana tersebut akan diperuntukkan kegiatan teknikal asisten diantaranya untuk tahapan kegiatan sistem keuangan daerah sera Feasibility Studi(FS) untuk rencana proyek yang akan didanai melalui obligasi daerah.
Untuk penerbitan obligasi daerah, akan dipergunakan untuk proyek-proyek infrastruktur yang menghasilkan pendapatan. Untuk Jabar sendiri, infrastruktur yang menghasilkan pendapatan diantaranyanya bandara, demikian Taufik.
Melihat rencana persiapan penerbitan obligasi daerah, di DKI Jakarta persiapannya mempergunakan waktu 3 tahun, bahkan perlu menyiapkan SDM sebanyak 15 orang PNS, maka dengan tahapan yang sekarang yang sudah terealisasi penerbitan obligasi daerah di Jabar ditargetkan baru dapat dimulai tahun 2014.
Dalam rangka tahapan penerbitan obligasi daerah, ujar Taufik hal lain yang harus disiapkan penerbitan Perda tentang Obligasi Daerah, serta izin prinsif dari Mendagri, Menteri Keuangan serta Bapepam LK. (JBP)
