Jabar Ingin Warna Baru Program KKB

  • Whatsapp
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap Workshop Peningkatan Peran Puskesmas dan Bidan di Desa dalam Pelayanan KB yang digelar di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika, Bandung, 23-25 September 2012 mampu melahirkan warna baru program kependudukan dan keluarga berencana (KKB). Keinginan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Pemperdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat Sri Asmawati Kusumawardhani.

“Puskesmas sebagai tenaga dan instalasi kesehatan sampai saat ini belum mampu menjawab tuntutan indeks pembangunan manusia (IPM) karena memang angka pembagi berupa jumlah penduduk sangat besar. Workshop ini diharapkan dapat melahirkan warna baru, khususnya dalam peningkatan koordinasi pengendalian kependudukan dan program KB,” kata Gubernur.

Untuk menggenjot pencapaian IPM, imbuh Gubernur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan dua kebijakan pembangunan KKB. Pertama, revitalisasi program KB. Kedua, penyerasian kebijakan kependudukan. Revitalisasi KB dilakukan melalui pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian kependudukan, pembinaan dan kemandiran KB, peningkatan promosi dan penggerakkan, peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, dan pelembagaan pola hidup sehat.

“Adapun kebijakan penyerasian kebijakan kependudukan dilakukan dengan penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk. Cara lainnya berupa perumusan kebijakan kependudukan yang bersinergi antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas. Upaya lainnya berupa penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait,” paparnya.

Lebih jauh Gubernur mengungkapkan, 12 juta pasangan usia subur (PUS) di Jabar menuntut jangkauan sentuhan pelayanan secara optimal. Upaya tersebut menjadi tidak mudah manakala tidak diiringi dengan terobosan program.

“Meramu program pembangunan, khususnya mengendalikan jumlah penduduk, bukan hal mudah. Kebijakan dan strategi yang telah diterapkan selama ini ternyata masih menuntut kerja keras untuk dapat menjawab peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan IPM serta mengendalikan pertumbuhan penduduk di Jabar tumbuh agar seimbang,” tandas Gubernur.

Sementara itu, Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah BKKBN Wicaksono  menjelaskan workshop diikuti 240 orang. Peserta berasal dari perwakilan seluruh perwakilan provinsi di Indonesia maupun sejumlah institusi yang terkait dengan pelayanan program KB. Hadir pula sejumlah pejabat terkait di lingkungan BKKBN.

“Peserta perwakilan provinsi sebanyak 170 orang terdiri atas Kabid KB perwakilan BKKBN provinsi, Kabid KB SKPDKB kabupaten dan kota terpilih, Kabid Pelayanan Pesehatan/Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan kabupaten dan kota terpilih, kepala puskesmas terpilih, dan pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) kabupaten dan kota terpilih. Instansi lainnya antara lain Kementerian Kesehatan, Pusat Kesehatan TNI, dan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri,” terang Wicaksono.

Lebih jauh Wicaksono mengungkapkan, workshop bertujuan meningkatkan kapasitas puskesmas dan bidan desa dalam pelayanan KB, termasuk pengembangan sistem rujukan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja dalam pelayanan KB serta meningkatkan cakupan pelayanan KB MKJP di puskesmas dan bidan di desa.

“Kami menargetkan adanya identifikasi peta situasi dan kondisi pelayanan KB di puskesmas dan oleh bidan desa. Dengan begitu, akan meningkatkan komitmen terhadap pelayanan KB di puskesmas dan bidan desa, khususnya KB MKJP. Secara konkret, workshop ini diharapkan mampu menghasilkan rencana aksi pelayanan KB di puskesmas,” harap Wicaksono.

Selain narasumber internal, BKKBN juga mendatangkan sejumlah tokoh terkemuka di bidang KKB, baik akademisi maupun pemangku kebijakan di pemerintahan. Sebut saja misalnya Ascobat Gani, guru besar Universitas Indonesia (UI), yang akan membawakan materi “Benefit KB dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan masyarakat.” Sementara itu, Bupati Ponorogo akan membawakan materi “Peran Pemda dalam menyukseskan program KB.” (NJP)

Related posts