Iuran BJPS Tenaga Kerja, Masih Ada Perusahaan Nakal

Logo_BPJS_KetenagakerjaanJABARTODAY.COM – BANDUNG
Dalam peraturan dan undang-undang, setiap perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi para tenaga kerjanya. Perusahaan-perusahaan tersebut wajib mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
 
Berdasarkan peraturan, perusahaan-perusahaan wajib membayar iuran kepesertaan para pekerjanya. Akan tetapi, ternyata, sejauh ini, masih ada perusahaan-perusahaan yang nakal dalam hal pembayaran iuran. “Kami masih menemukan adanya perusahaan yang melaporkan daftar sementara tenaga kerja. Selain itu, kami pun mendapati pembayaran iuran peserta yang tidak semestinya sehingga hal itu merugikan pekerja,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandung II, Mariansyah, Senin (13/10/2014).
 
Mariansyah meneruskan, melihat kondisi itu, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan-perusahaan berkenaan dengan jaminan ketenagakerjaan, sekaligus meningkatkan kepesertaan. Salah satu kiatnya, menggandeng jajaran penegak hukum, yaitu Kejaksaaan Negeri Bale Bandung.
 
Mariansyah, yang menandatangani kerjasama tersebut bersama Kepala Kejari Bale Bandung Rubiyanti, melanjutkan, mengacu pada UU No 24/2011, setiap perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tidak mendaftarkan tenaga kerjanya, tegas dia, sanksi hukum menanti.
 
Sanksinya beragam. Mulai sanksi administratif, ucap dia, pencabutan izin usaha. Bahkan, sahut dia, tidak tertutup kemungkinan, sebuah perusahaan terkena sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 8 tahun atau denda senilai Rp 1 miliar. Meski demikian, Mariansyah mengakui bahwa hingga kini, masih cukup banyak perusahaan yang enggan memenuhi kewajibannya tersebut.
 
Rubiyanti menambahkan, berdasarkan kesepakatan kerjasama itu, jajarannya siap membantu BPJS Ketenagakerjaan. Bentuknya dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. “Cakupannya, bantuan hukum, pertimbangan hukum, termasuk tindakan hukum lainnya,” imbuh Rubiyanti. (ADR)

Related posts