Forum Koordinasi dan Pengendalian Inflasi (FKPI) Jawa Barat merilis lima paket kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Paket kebijakan yang dibungkus dalam formula 5 Plus 1 tersebut melanjutkan 10 paket kegiatan yang digenjot pada 2011 lalu.
Berbicara di hadapan perwakilan empat provinsi di basement Gedung Sate, Selasa (26/6), Ketua FKPI Jabar Ferry Sofwan Arief mengungkapkan, formula baru tersebut meliputi pengadaan 1.000 penyuluh pertanian untuk menjaga target produksi potensi lokal. Target yang sama juga dilakukan dengan memberikan bantuan 750 traktor dan alat-alat pertanian. Di samping itu, dilakukan pula integrasi pemeliharaan ternak ruminansia di atas lahan perkebunan dan kehutanan.
Jurus berikutnya merupakan langkah antisipasi penyediaan pangan. Langkah ini dilakukan dengan menambah cadangan beras sebanyak 300 ton, mengembangkan pola kemitraan Bulog, bantuan sosial untuk lumbung pangan, mendorong dana pendampingan beras miskin (raskin).
“Langkah berikutnya, Pemprov Jabar juga melakukan antisipasi penanganan distribusi. Bentuknya berupa pengadaan angkutan daging dengan pendingin dan optimalisasi penggunaan rumah potong unggas. Dalam setahun terakhir, DKI Jakarta menerapkan kebijakan untuk tidak menerima ayam hidup. Artinya, semua ayam harus dipotong di luar Jakarta. Selama ini, DKI merupakan daerah dengan konsumsi ayam tertinggi,” kata Ferry.
Di bagian lain, FKPI juga mengantisipasi ketidakpastian harga pangan. Langkah ini dilakukan dengan merapelkan raskin selama dua bulan sebanyak 84 ribu ton, operasi pasar baik statis maupun keliling, dan pengalokasian Rp 10 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Gedung Sate juga mengantisipasi kebijakan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini ditempuh dengan mengoptimalkan biogas, mengidentifikasi kesiapan infrastruktur pendukung, dan mengoptimalkan kebijakan “kuningisasi”.(Najip Hendra SP)
