Home » Headline » Penjara 16 Bulan Bagi Eks Ketua KONI Jabar

Penjara 16 Bulan Bagi Eks Ketua KONI Jabar

jabartoday.com/net

jabartoday.com/net

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Setelah melalui berbagai proses peradilan, mulai penyelidikan dan penyidikan kepolisian, berlanjut pada penyidikan kejaksaan, dan selanjutnya proses persidangan, akhirnya, perkara penyimpangan dana hibah yang menyeret mantan Ketua KONI Jabar, HM Ruslan, memasuki babak akhir.

Pada Rabu (8/7), Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung dalam persidangan di Ruang V Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan Martadinata Bandung, memutuskan untuk memenjarakan mantan orang nomor satu induk olah raga Jabar tersebut

Vonisnya berupa penjara selama 16 bulan ditambah denda Rp 50 juta. Jika terpidana, tegas Marudut, tidak anggup membayar denda tersebut, hukumannya bertambah 2 bulan penjara. Namun, vonis tersebut lebih ringan daripada penuntutan jaksa, yaitu pidana 2 tahun.

Marudut menjelaskan, ada beberapa hal yang memberatkan terpidana. Yaitu, sebut dia, terpidana tidak peka program pemerintah berupa pemberantasan korupsi. Sementara, hal meringankan, terdakwa sopan dan belum pernah dihukum.

Pemberitaan sebelumnya, pada 2008 dan 2009, KONI Jabar memperoleh dana hibah yang bersumber APBD, masing-masing Rp 78 miliar dan 25 miliar yang dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Bersama Bendahara KONI Jabar saat itu, Kuswara (almarhum), kuat dugaan, Ruslan menggunakan dana hibah tersebut namun tidak sesuai peruntukannya.

Seharusnya, pencairan dana hibah itu setelah adanya pengajuan permohonan pengeluaran uang oleh bidang melalui ketua bidang bersangkutan. Celakanya, Ruslan mencairkannya tidak melalui mekanisme, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI No 29/2006 tentang Prosedur Tata Kerja KONI Provinsi Jabar Masa Bakti 2006-2010.

Selain itu, dugaan kuat lainnya, Ruslan pun tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana itu. Ruslan hanya membuat dan menyusun rekapitulasi penggunaan anggaran hibah 2008 dan 2009 tanpa lampiran bukti penggunaan anggaraan yang lengkap dan sah. Akibat perbuatannya, berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar, negara mengalami kerugian total bernilai Rp 8.641.500.000. (ADR)

Komentar

komentar