Hizbut Tahrir Tolak Kedatangan Menlu AS

  • Whatsapp
Humas HTI Jabar menyampaikan orasi di halaman Gedung Sate, Senin (3/9).(NAJIP HENDRA SP/JABARTODAY.COM)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat menolak tegas rencana kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Rodham Clinton ke Indonesia hari ini dan besok di Jakarta. Kunjungan diplomatik tersebut dianggap hanya mengukuhkan misi AS untuk mencengkeramkan pengaruhnya di tanah air. Penolakan tersebut disampaikan dalam aksi damai di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (3/9).

Dalam pernyataan tertulisnya yang dibagikan kepada media, Humas HTI Jabar Luthfi Afandi mengungkapkan, kunjungan mantan ibu negara tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejumlah isu penting terkait kepentingan AS di Indonesia maupun Asia-Pasifik.

“Oleh karena itu, kami menyerukan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menolak kunjungan (Menlu AS) itu,” tegas Luthfi saat berorasi di atas kendaraan bak terbuka.

HTI mensinyalir sedikitnya ada dua isu penting dalam kunjungan diplomatik politikus Partai Demokrat AS tersebut. Pertama, rencana pembangunan gedung Kedutaan Besar AS di Jakarta yang dikabarkan menjadi terbesar ketiga setelah Irak dan Pakistan. Kedua, rencana pengajuan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia di Papua.

“Mereka punya hak mendapatkan perpanjangan kontrak 2×10 tahun atau totalnya hingga 2041 mendatang. Sebelum habis kontrak itu, Freeport ingin memperpanjang lagi karena mereka tahu persis besarnya kandungan emas di sana. Freeport baru saja menginvestasikan Rp 1,1 triliun untuk pengembangan eksplorasi sampai ke Puncak Sukarno. Di sana ditemukan emas yang kandungannya jauh lebih besar dari apa yang mereka dapatkan selama ini,” tandas Luthfi.

Terkait rencana pembangunan Kedubes, HTI menduga gedung yang direncanakan 10 lantai tersebut bakal menjadi sarana untuk mengokohkan “penjajahan” yang selama ini berjalan, terutama di lapangan politik dan ekonomi. “Setiap penjajahan pasti akan merugikan rakyat dan negara Indonesia. Pemerintah dan rakyat harus menolak rencana ini sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia memang benar-benar menjaga keamanan negeri ini,” tegas dia lagi. (NJP)

Berita Terkait