JABARTODAY.COM-BATAM. Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Barat mengajak semua komponen bangsa untuk kembali ke konstitusi agar arah bangsa berjalan sesuai harapan bersama. Terpuruknya berbagai sektor kehidupan bangsa menjadi pertanda arah bangsa ini mengarah pada kebangkrutan dan keterbelahan. Demikian disampaikan Presidium MW KAHMI Jawa Barat, Kurnia Alfarizy kepada wartawan jelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional KAHMI ke-4 yang berlangsung di Batam, Jumat (25/2/2022).
“Bangsa ini sudah terlalu banyak melenceng dari konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa. Sistem politik dan ekonomi kita sudah sangat liberal. Bahkan lebih liberal dari negara-negara yang selama ini dikenal sebagai penganjur faham liberalisme. Dalam situasi ini, KAHMI harus membawa kembali bangsa ini ke tengah, jangan terbawa arus. Termasuk harus lepas dari jeratan oligarki yang membuat berjalannya kekuasaan menjadi oligopolistik dan membelah bangsa,” ungkap Kurnia Alfarizy.
Kurnia Alfarizy mengingatkan seluruh peserta Rakornas KAHMI ke-4 bahwa elit politik bangsa ini mengalami penyakit akut, yakni pragmatisme politik yang bernuansa kleptokratik. “Politisi kita tidak lagi memiliki idealisme. Politik tidak lagi dipahami sebagai ladang pengabdian. Tetapi jadi ladang perebutan sumber-sumber finansial. Saya sangat khawatir, negara ini akan makin mengarah menjadi negara kleptokratik. Elitnya banyak mencuri, rakyat nelangsa tak dapat peduli,” ungkap Kurnia Alfarizy yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Jawa Barat.
Ia menengarai adanya rekayasa penanaman kesadaran palsu terhadap rakyat. Pada saat yang sama, sumberdaya alam yang semestinya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat diserahkan kepada asing. “Nasionalisme kita patut dipertanyakan, bila kekayaan sumberdaya alam yang sangat melimpah diserahkan begitu saja pada asing. Apa yang kita peroleh?” ujarnya.
Kurnia menyoroti susahnya rakyat mendapatkan minyak goreng sampai harus mengantri, mahalnya harga kedelai sehingga mengganggu pengusaha UMKM dalam memproduksi tahu dan tempe, Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditunda pencairan pada usia 56 tahun, utang luar negeri yang mencapai hampir 7000 Triliun. “Ini tanda-tanda kebangkrutan bangsa ini. Tidak mudah kita bisa mengembalikan kepada kondisi normal. Situasi anaomalik ini hanya bisa diubah bila kita kembali kepada konstitusi dan hadirnya pemimpin jenial, cerdas, jujur dan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi,” tuturnya. [ruz]
