JABARTODAY.COM – BANDUNG Menanggapi keluhan sejumlah pengusaha tentang infrastruktur di Jawa Barat, seperti ketersediaan listrik dan juga akses jalan yang masih buruk. Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan, tanggung jawab pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh 3 pihak, yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Ketentuan dari pusat yakni anggaran peningkatan jalan tidak ada, yang ada hanya anggaran untuk pemeliharaan jalan. Mau teriak sekeras apapun ketentuan tersebut tidak akan berubah. Salah satu contoh ketika kami minta izin ingin membangun jalan di kawasan Sukabumi pun tidak diizinkan karena ketentuannya sudah tegas,” papar Aher.
Kepastian hukum, kemudahan layanan publik, dan jaminan rasa aman merupakan hal yang utama untuk membangun situasi yang kondusif untuk aktivitas usaha di Jabar. Heryawan mengakui, memang untuk kepastian hukum dan layanan publik, masih perlu dilakukan peningkatan.
“Bila permasalahannya di tingkat provinsi pasti akan langsung ditindaklanjuti, tapi bila permasalahannya terjadi di kabupaten/kota tolong dikemukakan juga kepada media massa daripada diselesaikan sendiri apalagi di belakang meja,” tukasnya.
Karena, menurut Aher, bila para pelaku usaha menyelesaikan sendiri permasalahan yang ada, hal tersebut tentu akan lebih merugikan dan menjadi kebiasaan yang tidak baik bagi aktivitas usaha di Jabar. Maka itu, ia meminta, bila terjadi permasalahan di tingkat kabupaten/kota, segera munculkan ke permukaan.
“Supaya penanganannya bisa lebih cepat, jadi munculkan saja ke permukaan,” tegasnya. (VIL)
