Home » Headline » Jabodetabekjur Tanggung Jawab Tiga Provinsi

Jabodetabekjur Tanggung Jawab Tiga Provinsi

Gubernur Heryawan menandatangani MoU pembangunan Jabodetabekjur di Hotel Grand Royal Panghegar, Bandung, Selasa (23/10). (AVILA DWIPUTRA/JABARTODAY.COM)

JABARTODAY.COM – BANDUNG  

 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta sepakat melakukan kerjasama pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Ketiganya setuju menyelesaikan permasalahan transportasi, kesenjangan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan di wilayah perbatasan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepamahan para wali kota dan bupati se-Jabodetabekjur di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung, Selasa (23/10).

 

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, sejumlah permasalahan muncul di wilayah perbatasan akibat pertumbuhan DKI Jakarta. Permasalahan tersebut diharapkan teratasi melalui koordinasi tiga provinsi yakni Jabar-Banten-DKI Jakarta melalui Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur.

 

“Kerjasama tiga provinsi ini bertujuan untuk menyatukan pemikiran melalui BKSP agar pembangunan bisa lebih bermanfaat khususnya bagi wilayah perbatasan,” ujar Heryawan usai penandatanganan kesepamahan.

 

Dia menjelaskan, tiga provinsi bersepakat melakukan kerjasama yang tertuang dalam empat naskah. Naskah tersebut, yaitu rencana pembangunan bus way koridor Bekasi-DKI Jakarta, peningkatan kesejahteraan sosial, kualitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan.

 

Bagi Heryawan, pembangunan transportasi Jabar-DKI Jakarta sangat penting mengingat arus migrasi masyarakat dari Jabar ke Jakarta mencapai 2,4 juta penduduk per hari. Fakta tersebut perlu diselesaikan melalui pengadaan moda transportasi massal.

 

“Permasalahan kesehatan, kesejateraan dan pendidikan di wilayah perbatasan muncul karena wilayah tersebut kurang diperhatikan. Padahal, wilayah perbatasan merupakan daerah penunjang pembangunan di DKI Jakarta,” jelasnya.

 

Meski begitu, koordinasi ketiga provinsi kurang berjalan lancar. Karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk memimpin BKSP. “Manufaktur adanya di Jabar dan Banten. Tapi karena kantor pusatnya di Jakarta, sehingga pajaknya masuk ke sana. Hal tersebut kurang adil seharusnya ada sharing pendapatan dan pembiayaan agar pembangunan bisa lebih merata,” lanjut Aher.

 

Saat ditanya komitmen ini adalah salah satu konsep Megapolitan yang telah didengungkan sejak lama, Aher mengatakan, apapun namanya arahnya tetap sama. Yakni, menuju pembangunan lebih baik.

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Fajar Panjaitan mengutarakan, masukan dari rapat paripurna BKSP akan segera disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. “Kami terbuka dengan segala masukan hasil rapat. Semua demi pembangunan di tiga provinsi,” imbuhnya.

 

Sebelumnya, direncanakan Jokowi akan menghadiri acara tersebut. Namun, Gubernur Jokowi berhalangan datang dan diwakili oleh Sekda Provinsi DKI Jakarta. Pun juga Gubernur Banten, Menteri Perhubungan, serta Menteri Pekerjaan Umum. Kegiatan sendiri dihadiri oleh beberapa pejabat seperti Wali Kota Depok Nur Mahmudi, Bupati Bogor Rahmat Yasin, dan lainnya. (AVILA DWIPUTRA)

Komentar

komentar