Harga Gas Naik, Dirut PGN Lakukan Atas Restu BP Migas

  • Whatsapp

JABARTODAY.COM – JAKARTA

Kenaikan harga gas yang berlaku sejak  15 Mei 2012 untuk wilayah Jawa Barat diakui  Direktur Utama PT PGN Tbk Hendi Prio Santoso atas  permintaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Padahal sebelumnya, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan sudah seharusnya PGN berhenti menikmati keuntungan besar dari menjual gas.

“Kenaikan harga gas PGN ke hilir atau industri sebesar 55% dinilai terlalu besar. Hal ini yang membuat pelaku industri di dalam negeri menolak,” kata Rudi Rubiandini.

Meski demikian, Dirut PGN tetap berkelit bahwa kenaikan tersebut atas restu BP Migas. “Jadi pada tahun lalu, BP Migas menyampaikan bahwa harga kami akan direview kembali,” ujar Hendi  dalam bincang dengan wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (24/6).

Hendi mengaku kaget mendapatkan pemberitahuan tersebut mengingat kontrak yang telah dilakukannya dengan perusahaan hulu merupakan kontrak jangka panjang yang berlaku hingga tahun 2023.

“Kami kaget karena harga gas domestik akan direview, karena kontrak kami adalah kontrak jangka panjang yang harganya fix sehingga waktu permohononan tersebut, kami surprise, karena selain kontrak jangka panjang dengan harga fix,” ujarnya.

Hendi menyebutkan permohonan BP Migas untuk menyesuaikan harga jual PGN ini untuk meningkatkan pasokan. Selain itu, kenaikan harga ini untuk menutupi beban subsidi BBM yang melonjak dengan tidak jadinya kenaikan harga BBM per 1 April lalu.

“Jadi pemerintah butuh dana untuk mengurangi beban subsidi BBM yang tidak bisa dikurangi,” jelasnya.

Menurut Hendi, sejak rencana tersebut bergulir, pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan pihak asosiasi Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) dan KADIN. Dia menyampaikan bahwa pihak asosiasi tersebut tidak mempermasalahkan harga, asalkan ketersediaan gas bisa terjamin dan stabil.

“Asosiasi bilang asal diberi tambahan alokasi, kedua alokasi lebih stabil, terjaga, dan prioritasnya sama dengan sektor lain sehingga tidak terjadi diskriminasi,” ujarnya.

Jadi, lanjut Hendi, sebenarnya tidak ada masalah mengenai harga. Namun, dia memperkirakan ada pihak-pihak yang ingin mempolitisasi masalah ini.

“Semua industri sudah bayar 100 persen bayar dengan harga baru dan negosiasi ini juga tidak mengganggu penyaluran ke costumer. Itu politisi saja kali, karena yang lain juga sudah bayar, bahkan ada yang minta tambahan pasokan. Logikanya, kalau kemahalan tapi malah minta tambahan,” pungkasnya. [far]

Berita Terkait