JABARTODAY.COM – BANDUNG Presidium Gerakan Penyelamatan UPI menggelar konferensi pers menanggapi sejumlah pernyataan Humas UPI yang dinilai prematur terkait hasil laporan audit investigatif Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Sesuai dengan prosedur tetap (protap) audit investigasi, seperti dijelaskan oleh Itjen Kemendikbud Haryono Umar secara langsung kepada kami pada Kamis, 26 Juli 2013 di kantor Itjen Kemdibud Jl. Sudirman Jakarta, belum ada kesimpulan apa pun mengenai pemeriksaan kasus tersebut,” tegas Koordinator Presidium GPU, Dr. Didin Saripudin, M.Si kepada wartawan saat konferensi pers di Meeting Room Hotel Setiabudhi Indah, Bandung, Senin (29/7/2013).
Didin menjelaskan, pada saat konferensi pers Humas UPI berlangsung pada Kamis (24/7/2013), Tim Audit Itjen justru masih bekerja di lapangan.
“Menurut Irjen Bapak Haryono Umar, sesudah pengumpulan data di lapangan, akan dilakukan gelar perkara, dan pemeriksaan lanjutan. Baru kemudian kesimpulan dan rekomendasi akan diberikan kepada Mendikbud. Dengan demikian, klaim Humas UPI bahwa Itjen menyimpulkan tidak ada penyimpangan di UPI, adalah sesuatu yang prematur,” tegas Didin.
Kasus Pelesiran ke Luar Negeri
Namun demikian, merespon hak jawab Humas UPI, pihaknya ingin menguji pernyataan, opini, dan fakta yang disampaikan Humas UPI.
Pertama, GPU menyoroti soal perjalanan ke luar negeri. GPU tidak sedang menggugat prosedur formal, tetapi realitas implementasi dan kepantasannya dikaitkan dengan visi pengembangan mutu universitas.
“Tolong dijelaskan faktanya kepada publik, berapa proporsi perjalanan yang dilakukan para Pejabat UPI dibandingkan dengan kegiatan konferensi internasional, joint research, visiting lecturer, dan kegiatan ilmiah lain yang dilakukan dosen dan dibiayai oleh UPI?” tukas Doktor Sosiologi Pendidikan lulusan Universitas Kebangsaan Malayasia (UKM) itu.
GPU mencontohkan dua perjalanan ke luar negeri di antara ratusan pelesiran para pejabat UPI yang berkedok studi banding.
Pertama, GPU mempertanyakan urgensi keberangkatan 40 orang Ketua Program Studi di Sekolah Pasca Sarjana UPI dalam dua rombongan besar melakukan perjalanan kurang lebih 10 hari ke negara-negara Eropa dengan biaya lebih dari satu milyar rupiah.
“Kegiatan apa yang dilakukan? Apa output dan outcome-nya bagi pengembangan mutu lembaga?” tegas Didin.
Kedua, GPU juga mempertanyakan urgensi perjalanan para Pembantu Dekan se-UPI melakukan perjalanan ke Jepang dan negara lainnya yang dilakukan pada akhir masa jabatan.
“Sekali lagi, kegiatan apa yang dilakukan, apa output dan outcome-nya bagi lembaga?,” tegas mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa IKIP Bandung (SMIB)
Kasus BMT dan Jual Beli Nilai
Dalam hal pengalihan pengelolaan dana beasiswa dari BMT ke Universitas menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan administratif yang dilakukan rektor dan jajaran di bawahnya.
“Sesudah laporan kami kepada Itjen, menunjukkan bahwa praktek selama ini justru merupakan penyimpangan. Dana yang dikutip dari masyarakat hanya dapat dikelola oleh perguruan tinggi atas nama negara, dan bukan oleh lembaga tidak berbadan hukum yang tidak dapat diaudit oleh negara,” jelas Sekretaris GPU, Drs. Kholid A. Harras, M.Pd.
Demikian pula soal kasus jual beli nilai, pihak Humas UPI dinilai semakin membenarkan laporan GPU
“Tentang kasus jual beli nilai, secara substansi bantahan Humas UPI hanya mengkonfirmasi kebenaran laporan kami,” ungkap Khalid.
Kasus Skandal Training Center UPI di Serang
Menurut GPU, kasus proyek pembangunan Training Center di Kampus Daerah Serang, tidak dapat disimplifikasi/disederhanakan menjadi hanya persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tapi dugaan adanya penyimpangan anggaran proyek pembangunan lebih jauh.
“Selama lebih dari dua tahun, pembangunan Training Center UPI di kota Serang terbengkalai. Dalam kasus ini tidak saja bermasalah dalam hal perizinan IMB, tetapi kami mencium adanya penyimpangan masalah keuangan dalam kasus terhentinya pembangunan gedung tersebut. Dalam kasus ini, GPI sedang mendalami dan mengumpulkan data tambahan,” ungkap Didin. (zam)
