JABARTODAY.COM – BANDUNG Anggota Komisi III Pengurus Pusat Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI), Acep Jamaludin mengatakan, gerakan unjuk rasa yang digelar teman-teman mahasiswa di seluruh polosok Indonesia sah-sah saja dan jadi hak setiap orang atau kelompok.
Namun, Acep mengingatkan kegiatan itu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan. Belakangan, aksi unjuk rasa teman-teman mahasiswa terkesan sudah ditungangi pihak tertentu dengan tujuan tertentu pula.
“Saya ingatkan tidak ada gerakan yang bertujuan menjatuhkan presiden. Gerakan mahasiswa murni menyoal norma revisi UU KPK dan undang undang lainnya, yang telah melenceng dari cita-cita luhur reformasi,” kata Acep, disela Forum Group Discussion ‘Membahas Polemik Revisi UU KPK’, di Hotel Shakti Bandung, Minggu (29/9).
Acep menekankan kepada mahasiswa yang sedang bergerak memperjuangkan nasib bangsa ini, jangan sekali-sekali terkecoh atau mau ditumpangi oleh pihak tertentu yang mencoba ingin menjatuhkan Presiden melalui unjuk rasa dengan memprotes sejumlah produk undang-undang.
“Saya tegaskan unjuk rasa akhir-akhir ini terkesan sudah keluar dari materi substansi yang ada. Maka, kami dorong gerakan protes mahasiswa melalui jalur konstitusional,” tegas Acep.
Aksi unjuk rasa yang digelar para mahasiswa di berbagai daerah di Tanah Air, jelas Acep, harus terus dijaga kemurniannya. Karena, akhir-akhir ini mulai tidak lagi sesuai aspirasi masyarakat.
“Unjuk rasa mahasiswa yang terjadi, sudah tidak lagi menunjukkan kemurniannya, karena ada pihak tertentu yang berniat merongrong jabatan presiden yang sah,” kata Acep.
Atas dasar itu pula Acep mengutip tuntutan FL2MI, yang diantaranya, menuntut DPR RI menghentikan pembahasan yang terkesan tergesa-gesa dan meminta agar pembahasan dilanjutkan anggota DPR pada periode yang baru.
Selain itu, menurut Acep, pihaknya menuntut Presiden dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus kemanusiaan yang terjadi di Sulawesi Utara dan menghukum keras oknum pelaku yang melakukan penembakan.
Terpenting, lanjut dia, mewaspadai gerakan yang menyusupi aksi mahasiswa dengan tujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah.
“Kami menolak setiap gerakan yang dianggap mencederai konstitusi bahkan merusak nilai-nilai demokrasi dengan tujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah,” pungkas Acep. (edi)
