JABARTODAY.COM – BANDUNG
Sepertinya, masyarakat di negara ini, khususnya, Kota Bandung, semakin banyak yang beralih pada elpiji ukuran 3 kilogram. Pasalnya, pemerintah, melalui PT Pertamina, secara resmi, Sabtu (3/1), kembali menaikkan harga jual elpiji 12 kilogram. Berdasarkan putusan tersebut, kenaikannya sebesar Rp 1.500 per kilogram.
Artinya, kini, harga jual elpiji 12 kilogram pada level agen menjadi Rp 134 ribu per tabung. Informasinya, putusan kenaikan tersebut bertujuan untuk menutupi kerugian PT Pertamina. “Benar. Harga jual elpiji 12 kilogram naik sejak akhir pekan kemarin,” tandas Kepala Penjualan PT Limas Raga Inti, agen elpiji 12 kilogram terbesar di Bandung, Hari Wahyudi, Senin (5/1).
Hari mengutarakan, secara bisnis, putusan kenaikan tersebut berdampak signifikan. Satu di antaranya, jelas dia, dalam hal omzet. Menurutnya, kenaikan harga komoditi tersebut menyebabkan omzet merosot cukup drastis, yaitu sekitar 20 persen. Turunnya omzet, lanjut dia, membuat laba pun menipis, yang semula Rp 5.000 per tabung, kini, menjadi Rp 4.000 per tabung.
Sementara itu, secara terpisah, Asisten Manager Eksternal Relation Marketing Operation PT Pertamina (Persero) Region 3 Jakarta-Jabar-Banten, Mila Suciani, menjelaskan, pihaknya menaikkan harga jual komoditi tersebut demi meminimalisir kerugian, yang hingga akhir 2014, mengalami kerugian hampir 500 juta Dollar Amerika Serikat (AS). Sejauh ini, sahut Mila, pihaknya menjual elpiji 12 kiliogram tidak sesuai harga keekonomian.
Soal kemungkinan terjadinya peralihan penggunaan menjadi elpiji 3 kilogram, Mila menyatakan, 3 hari setelah putusan kenaikan, pihaknya belum melihat pergerakan atau perubahan permintaan, baik elpiji 3 kilogram, maupun 12 kilogram. Dia berpendapat, kemungkinan perubahan itu dapat terjadi 2 pekan pasca kenaikan harga.
Berkenaan dengan ketersediaan dan pasokan elpiji 3 kilogram, sebagai antisipasi peralihan konsumsi masyarakat, Mila mengemukakan, adalah pemerintah daerah yang berkewenangan menyikapi hal itu. Pihaknya, tegas dia, siap melakukan penambahan pasokan apabila pemerintah daerah mengajukan permintaan. (ADR)
