Home » Ekonomi » Heryawan Buka Rakor Provinsi dan Temu Pelaku PNPM

Heryawan Buka Rakor Provinsi dan Temu Pelaku PNPM

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut dan mendukung penuh Rapat Koordinasi (Rakor) Provinsi dan Temu Pelaku Program Nasional dan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat tahun 2012. Sebagai momentum strategis untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2012. Oleh sebab itu, atas nama Pemerintah, kami sampaikan penghargaan kepada seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat atas komitmen, partisipasi aktif, pengawalan, dan dukungannya sehingga PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat tahun 2011 berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.
Lebih lanjut Heryawan menyatakan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya pemerintah dalam rangka sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi antar program baik dari Pusat maupun dari satuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang diluncurkan pada tahun 1998, sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal pasca bencana.
“PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Bahwa untuk mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan perhatian yang besar, seperti; program pemuda pencipta lapangan kerja perdesaan, program pembangunan desa mandiri menuju desa peradaban, serta program pengelolaan dana bergulir untuk pelaku KUMKM.  Dengan semboyan “rempug jukung sauyunan babarengan ngawangun desa”, mari kita tingkatkan komitmen serta dukungan kita bersama untuk membangunan desa dan masyarakat, Guna tercapainya masyarakat yang mandiri, dinamis dan sejahtera,” tegas Heryawan usai membuka Rakor PNPM di Gedung Negara Pakuan, Jl Otista No.1 Kota Bandung, Senin (27/2) pagi.
Heryawan juga menjelaskan sejak tahun 2008, PNPM Mandiri mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya, serta diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian lintas sektor serta pemerintah daerah. Pelaksanaan PPK di Jawa Barat dimulai sejak   tahun 1998 dan pada tahun 2007 berganti namamenjadi PNPM Mandiri Perdesaan, telah dialokasikan dana untuk bantuan langsung masyarakat sebesar  Rp. 3.375.325.000.000. Secara komulatif, PPK/PNPM Mandiri Perdesaan telah mendanai sebanyak 25 kegiatan masyarakat    dalam berbagai bidang. Sejak pelaksanaan PPK I   hingga PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2011.,
Rinciannya sebanyak Rp.1.654.217.082.312 merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digunakan masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana/prasarana perdesaan. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi (UEP/SPP) jumlahnya mencapai Rp. 438.717.284.347.  Untuk kegiatan pendidikan sebesar Rp. 141.065.697.500. Sementara     untuk bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp. 51.087.948.610. Dan untuk Biaya Operasional atau  BOP keseluruhannya sebesar 5% dari dana BLM.
Sejak awal bergabung dengan PPK hingga tahun 2011, kegiatan di bidang sarana/prasarana di Provinsi Jawa Barat  menghasilkan 75.497 unit sarana/prasarana dasar perdesaan yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti;  jalan, jembatan, mandi cuci kakus (MCK), sarana  penyediaan air bersih, irigasi, posyandu dan gedung sekolah. Kegiatan di bidang sarana/prasarana perhubungan, mendominasi kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menunjukan bahwa pada saat program berjalan, masyarakat masih sangat membutuhkan penyediaan sarana jalan di wilayahnya.
Secara umum, tingkat partisipasi masyarakat tertinggi terjadi pada tahap musyawarah khusus perempuan (MKP) yakni mencapai 96%. Secara spesifik, keterlibatan kaum perempuan juga cenderung tinggi yakni rata-rata 37%. Selain musyawarah khusus perempuan (MKP), partisipasi kaum perempuan tertinggi terjadi pada tahap penggalian gagasan, mencapai 51%. Disamping itu, keterlibatan masyarakat miskin juga cenderung meningkat, yakni      rata-rata 43%, sementara tingkat partisipasi masyarakat miskin yang tertinggi terjadi pada tahap musyawarah desa yang mencapai 50%. (hum)

Komentar

komentar