Saturday , 6 June 2020
Home » Headline » Edwin: Motif Ekonomi Turut Pengaruhi Kemunculan Kerajaan Fiktif

Edwin: Motif Ekonomi Turut Pengaruhi Kemunculan Kerajaan Fiktif

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung H.Edwin Senjaya (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Kebebasan berkumpul dan berpendapat yang tidak dibingkai dengan norma-norma etika saling menghormati sebagai warga negara berpotensi merugikan kehidupan berbangsa.

Dalam sistem hukum dan perundang-undangan negeri kita, kebebasan dijamin bagi setiap warga negara. Namun, kemunculan sejumlah kerajaan fiktif yang belakangan terungkap. Di antaranya Sunda Empire di Bandung, Jawa Barat, dinilai sebagai bentuk fenomena masyarakat yang ingin mendapat solusi praktis terkait masalah ekonomi.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya mengatakan, penggagas kerajaan fiktif itu menyasar masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Melalui rayuan jabatan dan janji dapat uang, itu kan sangat menggiurkan. Apalagi bagi masyarakat yang dalam kegalauan masalah ekonomi,” tuturnya, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jum’at (24/1).

Selain itu, status kerajaan Sunda Empire, yang awalnya dinilai hanya sebuah lelucon. Kini, semakin menguatkan kepercayaan para pengikutnya. Hal ini, kata Edwin, tak boleh dibiarkan. Sebab, secara fakta sejarah berlawanan. Maka itu, harus dihentikan sesegera mungkin.

“Awalnya saya melihat seperti bobodoran (lelucon). Bagi orang Sunda bisa dimaklumi. Tapi ini keterusan. Histori warga Sunda terganggu oleh hal yang keliru. Kalau dianggap meresahkan dihentikan saja. Saya, orang yang akan menentang gerakan apapun yang merongrong budaya Sunda,” ujar Edwin.

Senada, Ketua DPD Sunda Wani Kota Bandung Achmad Nugraha menjelaskan kemunculan kerajaan-kerajaan fiktif tak lepas dari urusan motif ekonomi.

“Terbukti pelakunya tidak berani tampil sebagai sosok pimpinan yang patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Achmad menyebut fenomena kemunculan Kerajaan Sunda Empire di Kota Bandung ini tak lepas dari kondisi lingkungan masyarakat yang tak stabil serta pihak pemerintah kota Bandung, yang kurang tanggap.

“Sudah lama sebetulnya, kemunculan organisasi masyarakat ilegal hadir di Indonesia. Dan itu dianggap semacam solusi ketika dalam kondisi tidak stabil. Seharusnya pemerintah pro aktif jemput bola kalau merongrong NKRI bubarkan saja,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Achmad, penyebutan nama kerajaan Sunda, menguatkan kepercayaan masyarakat. Para pengikut terbius dengan kekuatan massa ketika mereka berkumpul.

“Ketika bersama kelompoknya dengan pakaian kebesaran mereka bangga. Dan harus diakui organisasi dengan lebel Sunda memberikan pengaruh pada pengikutnya,” kata Achmad.

Fenomena ini sejalan dengan mudahnya masyarakat terpengaruh oleh berita bohong yang makin marak. Masyarakat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tak masuk akal.

“Fenomena ini sepertinya masih akan terjadi mengingat belakangan orang mudah sekali dipengaruhi berita bohong. Apalagi dibumbui dengan cerita-cerita menarik,” pungkas Achmad. (edi)

Baca Juga:  Dewan Minta Dishub Hentikan Operasional Skuter Listrik