DPRD Kota Bandung Kecewa Walikota Tahan SK Ketua Karang Taruna

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha (jabartoday/eddykoesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengaku kecewa dengan sikap Wali Kota Bandung Oded M Danial. Kekecewaan itu disebabkan Ketua Karang Taruna Kota Bandung terpilih belum memiliki surat keputusan sebagai ketua terpilih. Padahal, yang bersangkutan sudah menjabat lebih dari 1,5 tahun.

“Saya kalau ditanya ini nih, belum dikeluarkannya SK Ketua Karang Taruna Kota Bandung terpilih yang sudah menjabat 1,5 tahun ya kayak gini ini. Sebagai pimpinan DPRD pasti  kecewa,” katanya, usai kegiatan vaksinasi massal gratis di Kiara Artha Park, Senin (26/7/2021).

Meski mengaku kecewa, Achmad menegaskan, jika dirinya dan walikota merupakan teman lama, yang pernah sama-sama duduk sebagai anggota DPRD Kota Bandung. Untuk itu, dia tetap akan mengingatkan agar walikota menghormati hasil keputusan musyawarah tertinggi Karang Taruna Kota Bandung.

“Hasil pemilihan itu harus dihormati. Siapapun calon yang dipilih jadi ketua harus didukung. Kalau sudah ditetapkan, ya kita harus terima,” cetusnya.

Seperti diketahui, Andri Gunawan terpilih menjadi Ketua Karang Taruna Kota Bandung periode 2019-2024. Pria kelahiran Bandung 25 Desember 1982 ini terpilih melalui pemilihan yang digelar Temu Karya Karang Taruna Kota Bandung, 24 November 2019. Andri Gunawan resmi menggantikan Fiki Satari yang habis masa baktinya.

Baca Juga

Atas dasar itu, selama ini Karang Taruna Kota Bandung telah melaksanakan berbagai kegiatan tanpa dukungan pemerintah daerah. Dengan hasil usaha sendiri, Achmad menyebut seolah-olah Karang Taruna Kota Bandung tidak memiliki cantolan.

“Kalau ditanya aturan organisasi, Karang Taruna sudah menjalankan aturan organisasi sehingga sudah menjalankan kegiatan. Poin pentingnya, Karang Taruna Kota Bandung sudah berjalan sesuai PO, tetapi hakekatnya seolah-olah tidak ada. Dimana tanggung jawab Dinsos selaku induknya dan walikota sebagai pembina,” ujarnya.

Namun, dia menegaskan, sebagai organisasi karang taruna memiliki hak untuk hidup layak seperti organisasi lain. Sehingga seluruh pengurus tetap harus melaksanakan apapun aturan organisasi.

Tetapi, semua keputusan itu ada di walikota melalui Dinas Sosial sebagai OPD yang menaunginya. Walikota seharusnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan melalui kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, serta menghambat jalannya roda organisasi termasuk Karang Taruna Kota Bandung,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait