JABARTODAY.COM – BANDUNG Badan Anggaran DPRD Kota Bandung mengingatkan Pemerintah Kota Bandung agar realistis dalam mengusulkan target pendapatan daerah.
Bahkan Banggar mewanti-wanti Pemkot Bandung, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), jangan pernah berpikir menyelundupkan kebijakan anggaran diluar Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta RKPD APBD tahun 2022 yang sudah disepakati bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Bandung.
Anggota Banggar DPRD Kota Bandung, Riana, di Gedung DPRD, Kamis (4/11/2021), mengatakan, TAPD Kota Bandung perlu melakukan rasionalisasi pendapatan daerah karena target yang disampaikan tidak realistis.
“Masih terjadi kontraksi pendapatan bahkan tidak terukur. Ya saya pahami ini masih adanya dampak dari pandemi Covid-19, tetapi tetap saja dalam menyusun APBD jangan seperti “anyang-anyangan” (main-main),” ujarnya.
Riana mengingatkan Ketua TAPD Kota Bandung Ema Sumarna untuk menyisir ulang target pendapatan daerah yang dicantumkan dalam KUA-PPAS APBD Murni 2022.
“Penetapan target pendapatan daerah itu jangan terlalu mengawang, tapi tidak bisa direalisasikan,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Wakil Ketua Komisi C juga mengingatkan anggota DPRD Kota Bandung, agar dalam rapat pendalaman materi APBD Murni 2022, terutama yang ada di komisi harus benar-benar pada aspek prioritas.
“Jangan sampai terlalu memaksakan kehendak, tapi tidak menyentuh kepentingan masyarakat” tukasnya.
Dalam pembahasan APBD Murni tahun 2022, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung mengusulkan target pendapatan daerah sebesar Rp 2,386 triliun lebih.
Target pendapatan tersebut, merupakan bagian tak terpisahkan dari target pendapatan daerah yakni Rp 6,3 triliun, dari total APBD Perubahan 2021, Rp 5,6 triliun.
Riana meminta kepada jajaran TAPD Kota Bandung agar menginventarisasi pendapatan daerah pada APBD Kota Bandung 2022 agar lebih realistis.
“Saya minta TAPD agar mengeluarkan program yang tidak begitu penting. Jangan sampai sudah ditetapkan ditengah jalan minta refocusing. Jangan memaksakan kegiatan diluar yang sudah disepakati,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Banggar dari Fraksi NasDem DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja menyatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi secara internal dalam mencari kesesuaian plafon pendapatan anggaran yang terukur pada APBD murni Kota Bandung 2022.
Dalam memahami pendapatan yang terukur dan realistis tersebut dilakukan bersama TAPD untuk proyeksi penerimaan daerah yang dinilai masih ada ketidakpastian.
“Kami akan terus melakukan koreksi pendapatan termasuk kedepannya belanja daerah. Kita akan diskusikan sebelum APBD ditetapkan,” ucapnya.
Sedangkan, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama mengatakan, pihaknya akan menghitung ulang proyeksi postur pendapatan terutama yang berasal jenis pajak daerah agar APBD Murni Kota Bandung 2022 disesuaikan dengan kondisi kemampuan capaian pendapatan yang riil saat ini.
“Kita akan buka lebih transparan dari mana saja sumber pendapatan pajak daerah tersebut. Intinya pendapatan yang kita bisa capai realistis dan terukur. Jangan sampai menganggarkan terlalu tinggi tapi ketika pembiayaan dan belanja, malah akan menjadi defisit,” pungkas Andi. (*)
