Diperiksa 9 Jam, Bupati Sumedang Ulang Komentar

  • Whatsapp
Bupati Sumedang Ade Irawan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Rabu (8/10). Ia diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi perjalanan dinas saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)
Bupati Sumedang Ade Irawan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Rabu (8/10). Ia diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi perjalanan dinas saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memeriksa Bupati Sumedang Ade Irawan terkait kasus korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Kota Cimahi tahun 2011, Rabu (8/10/2014). Ade diperiksa sebagai mantan Ketua DPRD Kota Cimahi periode 2009-2014. Pemeriksaan ini adalah yang pertama sebagai tersangka.

Ade menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik selama hampir 9 jam. Saat keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung Intel Kejati Jabar, Ade tidak banyak berkomentar. “Mohon doanya saja. Semua saya serahkan pada pengacara,” singkatnya.

Saat ditanya berapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepada dirinya, jawaban yang sama terlontar dari mulutnya. Termasuk soal pakta integritas Partai Demokrat terkait kader yang tersangkut kasus korupsi harus mundur, ucapan yang serupa keluar dari dirinya.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Suparman, Ade dicecar 50 pertanyaan oleh tim penyidik Kejati Jabar yang terdiri dari Patris Ruslan Wijaya, Emi Munfarida, Kuncoro, dan Agus Bachtiarsyah. Adapun yang ditanyakan para penyidik, dituturkan Suparman, tentang tugas dan pokok fungsi dirinya sebagai ketua dewan serta perjalanan dinas anggota dewan yang menjadi pokok masalah ini. “Seperti bagaimana anggarannya, travelnya siapa, dan lain sebagainya,” urai Suparman.

Mengenai penahanan, Suparman enggan berkomentar. Ia menilai, itu kewenangan penyidik. Saat disinggung mengapa mantan Wakil Bupati Sumedang itu belum ditahan, Suparman tidak mau membeberkan alasannya. “Seperti yang dilihat, yang bersangkutan pulang,” kilahnya.

Terkait tidak ditahannya Ade, Toni Liman dari Komite Nasional Pengawas Kebijakan Publik Kapulaga sangat menyesalkan langkah yang diambil Kejati Jabar tersebut. Ia berpendapat, dengan tidak dilakukan penahananan, akan membuat adanya ketidak jelasan kepastian hukum. “Ini masalah keadilan, karena 2 orang sebelumnya juga ditahan. Kenapa yang menjadi Kartu AS ini tidak ditahan,” keluh Liman.

Dengan tidak ditahan, pihaknya mengkhawatirkan ada langkah yang dilakukan tersangka untuk menghindari proses hukum yang saat ini dijalani. Namun begitu, Liman optimis akan ada waktunya Ade meringkuk di dalam jeruji besi. (VIL)

Related posts