JABARTODAY.COM – BANDUNG Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Yusup Supardi menilai, anggaran pendidikan Kota Bandung dibawah ketentuan Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yusup mengaku prihatin atas turunnya alokasi anggaran pendidikan pada rencana kerja Pemerintah Kota Bandung tahun 2020 ini.
“Alokasi anggaran pendidikan pada belanja langsung tahun 2020 sekira Rp 700 miliar lebih. jika dibandingkan dengan alokasi anggaran 2009 sebesar Rp 900 miliar lebih, maka anggaran pendidikan Kota Bandung menurun drastis,” kata Yusup, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (10/10).
Yusup mengungkap, berdasarkan hasil evaluasi, besaran anggaran pendidikan Kota Bandung mencapai kurang lebih sekira Rp 1,4 triliun. Nilai anggaran itu sudah termasuk gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan.
Sedangkan sesuai UU Sisdiknas, minimal anggaran pendidikan 20 persen dari total APBD tidak termasuk gaji dan biaya pendidikan kedinasan. Sehingga jika dikurangi dengan gaji dan biaya pendidikan, anggaran pendidikan di Kota Bandung, seperti disebutkan diatas hanya Rp 700 miliar lebih atau hanya kisaran 11 persen.
“Ini merupakan teguran ke Pemerintah Kota Bandung agar menambah alokasi belanja pendidikan di APBD 2020,” tukas Yusup.
Atas referensi itu, Yusup yang merupakan anggota Badan Anggaran ini menegaskan, dengan adanya ketidaksinkronan data tersebut, maka legislatif meminta Pemkot Bandung guna memastikan anggaran pendidikan memenuhi kuota 20 persen.
“Untuk anggaran pendidikan sudah sering kita ingatkan supaya porsi anggarannya sesuai dengan undang-undang,” cetus Yusup.
Politisi PPP ini mengakui, besaran anggaran pendidikan tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Berkurangnya anggaran pendidikan itu diduga akibat adanya defisit neraca keuangan.
“Belakangan terpapar adanya permasalahan dalam neraca keuangan Pemkot Bandung, sehingga terjadi pengurangan dan pergeseran anggaran cukup besar,” sahutnya.
Yusup menegaskan, apabila anggaran pendidikan memang sudah di atas 20 persen, pihaknya meminta Pemkot Bandung segera menyampaikan tanggapannya.
“DPRD Kota Bandung memberi ruang bagi pemkot untuk menyampaikan tanggapannya,” pungkas Yusup. (edi)
