JABÀRTODAY.COM – BANDUNG Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Riana mendesak aparat penegak hukum (APH), mulai mengawal realisasi bantuan provinsi Jawa Barat tahun 2021 di Kota Bandung, terutama di Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan nilai anggaran sebesar Rp 235 miliar atau 82 persen, 4 persen di Dinas Kesehatan dan 14 persen lain-lain.
Politisi Partai Demokrat menuntut keseriusan APH dalam menuntaskan indikasi ketidaktransparanan pihak eksekutif dan legislatif. Pasalnya, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD Kota Bandung, tidak tahu aliran dana bantuan provinsi tahun 2021 yang nilainya mencapai Rp 287 miliar tersebut.
Riana menambahkan, APH juga dapat memulai dengan membandingkan bantuan provinsi yang dikucurkan ke Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 156 miliar, dan untuk belanja di Dinas Pendidikan hanya 44 persen.
“APH harus mampu menilai pelaku atau orang dan oknum DPRD yang diduga mendapat manfaat atau keuntungan dari pencairan Banprov tersebut,” kata Riana, Kamis (21/10/2021).
Selain itu, APH juga diminta agar mengembangkan pengawalan terkait postur APBD lainnya. Riana menyebut adanya usulan pembelian timbangan dacin senilai Rp 2 miliar, padahal harga satuan dacin per unit hanya Rp 300 ribu.
“Mau dibagikan kemana timbangan dacin tersebut,” ucapnya.
Riana juga ingin ada koreksi untuk dana bagi hasil pajak dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020. Pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor Bermotor (PKB), PBBKB, dan BBNKB dengan total sebesar Rp 746 miliar.
“Miris dana bagi hasil pajak sebesar Rp 746 miliar itu dialokasikan untuk infrastruktur di Kota Bandung hanya Rp 91 miliar. Itu bisa berkembang lagi, karena pemanfaatan banprov juga ada di dinas lain,” sebut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung.
Riana kembali menegaskan pihaknya ingin agar APH bertindak cepat dalam menuntaskan masalah bantuan provinsi ini. Jika tidak, Riana telah menyiapkan strategi lain atas dugaan ketidak transparanan dana Banprov dapat dibuka selebar-lebarnya.
“Kami sudah siapkan strategi lain agar APH lebih intens mengawal bantuan provinsi yang seksi ini,” pungkasnya. (*)
