Dewan Dorong Penyerahan Fasos-Fasum

RTHJABARTODAY.COM РBANDUNG Pembangunan di Kota Bandung, dalam penilaian anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi,  secara umum menggambarkan, jumlah pengembang yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan.

Dari referensi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, sejak tahun 1998 hingga 2010 tercatat 67 pengembang. Namun faktanya, pengembang yang telah menyerahkan fasilitas sosial (fasos)-fasilitas umum (fasum) ke Pemerintah Kota Bandung, baru 19 pengembang atau hingga 2009, fasos-fasum hasil penyerahan pengembang tercatat 1.746.707,99 m2.

Folmer memandang, permasalahan penyediaan fasos-fasum di Kota Bandung karena sulitnya memintakan proporsi ideal dan kavling efektif sebesar dua persen.

Hal lain adalah belum optimalnya pelaksanaan verifikasi. Adanya perbedaan pedoman antara undang-undang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Standar Nasional Indonesia SNI, tak dapat dipungkiri, membuat pengembang lari dari tanggung jawab. Sebab, persyaratan teknis yang harus dipenuhi pengembang menyulitkan dalam pelaksanaan verifikasi yang berakibat tidak bertambahnya fasos-fasum karena kenakalan pengembang. “Kita terus mendorong Pemkot menginventarisasi data penyerahan fasos-fasum dari pengembang, sebagai bahan proses verifikasi,¬† menerapkan besaran aset yang dimiliki,” ujar Folmer, di Gedung Parlemen, Kamis (24/11).

Perlu diketahui, tutur Folmer, pengelolaan fasos-fasum, merupakan bagian penting dari sistem penataan kota, khususnya terkait pengelolaan RTH agar tidak menjadi persoalan sosial ekonomi dan lingkungan. “Penataan dan penyediaan fasos-fasum hal mendesak untuk melindungi hak-hak warga kota dari berbagai resiko. Fasos-fasum harus ditata dan dikelola baik. Jika tidak, bisa berpotensi merugikan masyarakat,” pungkas Folmer. (koe)

Related posts