JABARTODAY.COM – JAKARTA
Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan bahwa birokrasi di Jakarta seharusnya tidak menyusahkan masyarakat, namun melayani.
“Birokrat di Jakarta ini sebenarnya pintar-pintar kok, tapi harus dibangun dulu sistem yang benar. Contohnya urusan KTP, itu tergantung berapa amplop yang diberikan. Tapi kalau sistemnya benar, amplop itu akan hilang,” kata Jokowi dalam debat cagub di Jakarta, Jumat.
Selain sistem anggaran yang harus dibenahi, Jokowi menegaskan bahwa diperlukan manajemen organisasi dan manajemen kontrol yang baik.
Jokowi mengatakan harus ada komunikasi yang jelas dan baik pada setiap birokrat. “Antara gubernur dan wakil gubernur juga harus rukun, karena beban pekerjaanya besar,” ujar dia.
Jokowi merasa perlu bertanya kepada para stafnya yang lebih menguasai lapangan.
“Saya harus bertanya pada Wagub, Sekda, karena kita punya pekerjaan besar sebelum memutuskan desain kebijakan,” ungkap Jokowi.
Sependapat dengan Jokowi, Cawagub Basuki Tjahja atau Ahok, menekankan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil harus lebih sehingga tidak ada kecurigaan.
“Calon pegawai negeri sipil, harus diberitahu kenapa mereka tidak lolos seleksi,” kata Ahok.
Dia mengatakan selama ini anggaran kurang transparan karena tidak pernah dibuka hingga lembar satuan ke-3.
Untuk menjaga profesionalitas PNS, Ahok merasa bahwa pegawai negeri ini harus digaji dengan baik.
