BII Lahir, Pemkot Tak Sekedar Jadi Penonton

Rapat paripurna pengesahan Raperda BUMD menjadi Perda, Kamis (10/11). (jabartoday/eddy koesman)
Rapat paripurna pengesahan Raperda BUMD menjadi Perda, Kamis (10/11). (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama, menjadi Peraturan Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Bandung Infra Investama (BII) tersebut, nantinya akan bergerak dalam bidang infrastruktur, properti, dan transportasi. Hal itu dikatakan
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil,  usai rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (10/11).

Pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan, Perda tentang pendirian BUMD tersebut, akan menjadi wadah kegiatan pembangunan berskala besar. “Kami telah memersiapkan planning B to B. Melalui Perda pendirian PT. BII tersebut, kita tidak menjadi penonton, melainkan langsung terlibat dalam kegiatan yang akan menguntungkan secara ekonomi,” tukas Emil.

Di tempat sama, penyutujuan pembentukan BUMD ini, ditambahkan Sekretaris Daerah Yossi Irianto, tak lepas dari kebutuhan percepatan pembangunan di Kota Bandung. Terlebih dengan keterbatasan dana APBD yang dimiliki Kota Bandung.
Sehingga, pihaknya berharap dengan lahirnya BUMD tersebut, Pemkot Bandung bisa mendapat pendanaan alternatif selain dari APBD.

“Kota Bandung perlu percepatan dalam pembangunan, sehingga dengan lahirnya BUMD Perseroan Daerah Bandung Infra Investama, tidak jadi penonton saat ada kegiatan diluar  APBD Kota Bandung. Melalui kerja sama dengan pihak lain pembiayaan bisa diringankan,” tutur Yossi.

Menurut Yossi, kelahiran BII, akan memerbaiki sistem pelayanan  pengerjaan infrastruktur jauh lebih cepat. Selain itu, Pemkot Bandung juga akan mendapat keuntungan dalam bidang usaha mengingat Pemkot memiliki saham mayoritas. “Karena melibatkan penyertaan modal dari APBD dengan kepemilikan saham mayoritas, maka setiap keputusan akan diambil melalui rapat pemegang saham,” ujar Yossi.

Terkait penyertaan modal senilai Rp 30 miliar, dengan penyetoran modal awal senilai Rp 7,5 miliar, dinilai Yossi, tak menjadi ukuran. Sebab, kerja sama yang dibangun bukan lagi kedepankan pada nilai investasi. “Pemkot akan peroleh keuntungan dengan terlibat dalam proyek-proyek besar, meski dalam jangka pendek masih miliki ketergantungan. Namun,  dalam jangka panjang akan terlihat keuntungan signifikan,” tutup Yossi. (koe)

Related posts