Home » Bandung Raya » Heryawan Klaim Perkantoran Pemprov Punya Pojok Laktasi

Heryawan Klaim Perkantoran Pemprov Punya Pojok Laktasi

Seorang ibu menyusui anaknya di sebuah pojok laktasi. (PURIBUNDA.COM)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengklaim seluruh perkantoran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sudah dilengkapi ruang menyusui atau pojok laktasi. Pernyataan ini dilontarkan Heryawan usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tingkat Jawa Barat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Bandung, Senin (24/9).

Heryawan tidak memungkiri pojok laktasi yang tersedia belum sepenuhnya optimal. Bahkan, terdapat beberapa yang disediakan untuk kepentingan acara tertentu. “Di (Gedung Negara) Pakuan juga ada, tapi untuk kegiatan tertentu saja. Belum permanen,” kata Heryawan.

Namun begitu, Heryawan mengklaim beberapa pojok laktasi yang tersedia sudah sangat bagus. Di antara yang sudah bagus tersebut adalah pojok laktasi di Gedung Sate. Ada lagi di Balai Diklat Pemprov di Jalan Laswi.

“Semuanya sudah ada, tapi memang beloum semua memadai. Yang jelas, sudah ada itikad untuk menyediakan pojok laktasi. Beberapa kantor lainnya malah dilengkapi dengan TPA atau tempat penitipan anak,” ujar Gubernur.

Dia menegaskan, penyediaan pojok laktasi merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menjembatani hak seorang anak dengan karir seorang ibu. Pojok laktasi merupakan jalan agar bayi tidak kehilangan momentum mendapatkan air susu ibu (ASI) dan pengasuhan ibu.

Di sisi lain, imbuh Heryawan, komitmen Gedung Sate terhadap anak diwujudkan dengan mpenyediaan anggaran memadai. Langkah ini merupakan bagian dari wujud proses pelibatan anak dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Bagi dia, keterlibatan anak bukan berarti membawa anak dalam ruang diskusi, melainkan menampung dan memberikan pos anggaran memadai bagi anak-anak.

“Saat diajak bicara di Bappeda juga kemungkinan tidak bunyi. Artinya, keterlibatan itu melalui orang tua atau dokter, kemudian teliti kebutuhan anak, itu sudah merupakan keterlibatan anak. Tidak usah anak dibawa pada rapat di DPRD sebagai implementasinya,” cetus Heryawan.

“Anak-anak bisa ditanya, bukan diajak rapat, lalu hasilnya bisa diimplementasikan. Misalnya menyediakan internet di perdesaan. Tetapi internet juga ada bahayanya, harus dipastikan bersih dan sehat,” Heryawan menambahkan.(NJP)

Komentar

komentar