Awas, Mafia Faktur Palsu!

faktur pajakJABARTODAY.COM – BANDUNG
Ada saja akal para pelaku aksi kejahatan, termasuk yang berkaitan dengan perpajakan. Buktinya, jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sukses membongkar mafia pemalsu faktur pajak. Lembaga pemerintahan tersebut, Kamis (18/12), menyerahkan empat tersangka jaringan pemalsu faktur pajak kepada jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. “Soal tindak pidana perpajakan, tentu saja, kami tidak tinggal diam,” tandas Direktur Intelejen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Yuli Kristiyono, di Kejati Jabar, Jalan Martadinata Bandung, Kamis (18/12).

Yuli mengungkapkan, hingga kini, masih banyak jaringan pembuatan faktur pajak fiktif alias palsu di negara ini. Karena itu, jelas Yuli, jajarannya meminta seluruh lapisan masyarakat supaya lebih berhati-hati sehingga tidak terjebak oleh jaringan pidana perpajakan tersebut, yang hingga kini, ditangani hampir 50 persen personil penyidik pajak.

Berkaitan dengan penyerahan para tersangka jaringan faktur fiktif kepada Kejati Jabar itu, Yuli mengatakan, keempatnya melakukan aksi tersebut di kawasan Cibinong. Mereka adalah Sd alias U, S, R, dan E, dan Sumarno. Modusnya, jelas Yuli, keempatnya mendirikan sebuah perusahaan dan mendaftarkannya sebagai wajib pajak.

Selanjutnya, kata Yuli, keempatnya meminta pengukuhan perusahaan tersebut sebagai perusahaan kena pajak. Apabila mengantungi status perusahaan kena pajak, lanjutnya, perusahaan itu berhak memiliki faktur, yang tentunya, faktur resmi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak.

“Yang terjadi, keempatnya membuat dan mencetak faktur fiktif melalui sejumlah perusahaan, di antaranya, PT Rezatama Niaga Sepakat, PT Menoreh Persada Mandiri, dan PT Samudera Vactory. Lalu, memperjualbelikan faktur-faktur fiktif tersebut kepada beberapa perusahaan. Sedikitnya, terdapat 47 perusahaan yang menggunakan faktur fiktif jaringan tersebut,” papar Yuli.

Sebenarnya, ungkap Yuli, aksi itu berlangsung sejak tahun pajak 2008 hingga 2012. Kasus ini terungkap berkat pengembangan kasus Sumarno yang menerima vonis bersalah Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Aksi itu dimulai oleh penjualan faktur fiktif yang dilakukan Sumarno kepada Sd alias U senilai 16 persen nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak. Lalu, Sd menjual faktur fiktif itu kepada S senilai 22,5 persen nilai PPN pada faktur itu. Kemudian, tambah Yuli, S kembali menjual faktur fiktif itu kepada R sebesar 25 persen nilai PPN.

“Berikutnya, R menjualnya lagi kepada perusahaan-perusahaan. Nilainya 40 persen PPN pada faktur. Sementara peran E, wanita ini menampung hasil penjualan faktur-faktur fiktif itu melalui rekening pribadinya,” urai Yuli.

Perusahaan-perusahaan yang menggunakan faktur pajak fiktif itu mengurangi PPN yang seharusnya mereka setorkan kepada negara. Akibat aksi itu, total kerugian negara prediksinya mencapai ratusan miliar. Aksi Sumarno menyebabkan negara merugi Rp 25 miliar. Sementara kerugian sebagai efek aksi keempat jaringan tersebut, nilainya pun tergolong besar, yaitu mencapai Rp 15 miliar.

Kepala Kejati Jabar, Feri Wibisono, menegaskan, pihaknya memberi apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani jaringan pemalsu faktur pajak. Feri menegaskan, pihaknya terus melakukan berbagai langkah antisipatif menyikapi terjadinya berbagai aksi pidana, termasuk yang berkaitan dengan perpajakan. “Misalnya, kami membentuk satuan tugas untuk menangani kemungkinan terjadinya aksi pidana perpajakan,” tutup Feri. (ADR)

Related posts