ojk
Home » Politik » Fraksi FPG MPR RI: Implementasi Otonomi Daerah Dilakukan Setengah Hati

Fraksi FPG MPR RI: Implementasi Otonomi Daerah Dilakukan Setengah Hati

Rektor UNIKU, Dr. H. Dikdik Harjadi menyerahkan cindermata kepada Ketua FPG MPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, M.Si., Selasa, 25 September 2018

JABARTODAY.COM-KUNINGAN. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan setengah hati. Padahal bila dilakukan secara konsisten, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di desa mudah diwujudkan.

“Sebetulnya sudah cukup membuat Indonesia sejahtera dengan memberikan otonomi kepada daerah dan desa untuk membangun daerahnya. Namun undang-undang tersebut tidak secara konsisten dilaksanakan sehingga visi kesejahteraan yang diamanahkan di dalam TAP MPR No. VII/ MPR/ 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan tidak tercapai,” tuturnya saat memberi Kuliah Umum di Kampus UNIKU, Selasa (25/9/2018).

Agun menjelaskan, Visi Indonesia 2020 dalam TAP MPR tersebut, bervisikan Indonesia religius, manusiawi, bersatu,  demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara pada tahun 2020.

“Namun visi tersebut, tidak tercapai karena UU No. 32 tahun 2004 dilaksanakan setengah hati, daerah berikut desa tetap saja tidak diberikan kewenangan penuh untuk membangun daerahnya terutama mengenai kewenangan anggaran yang seharusnya besar di daerah bukan daerah tersebut,” ujarnya.

Melihat ketidak konsistenan pemerintah pusat untuk melaksanakan UU No 32/2004 tersebut, maka Komisi II periode 2009-2014 (yang pada waktu dipimpin Oleh Agun Gunandjar Sudarsa) memaksa pemerintah untuk mensahkan UU Desa dengan mensyaratkan satu desa harus diberikan alokasi anggaran minimal satu Milyar atau 10 persen dari dana transfer daerah, bukan hanya uangnya tapi juga kewenangan pengelolaannya. Maka lahirlah UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Jika undang-undang desa ini dilaksanakan oleh pemerintah secara benar dan sungguh-sungguh. Maka kesejahteraan rakyat yang berada di desa-desa  akan terwujud dengan cepat. Untuk itu diperlukan konsistensi pemerintah pusat untuk melaksanakan amanah undang-undang desa ini untuk mengakselerasi kesejahteraan,” pungkasnya. (sep)

Komentar

komentar