ojk
Home » Politik » Ombudsman Minta Penyelenggara Negara Jaga Netralitas Pilpres 2019

Ombudsman Minta Penyelenggara Negara Jaga Netralitas Pilpres 2019

JABARTODAY.COM- Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida meminta penyelenggara negara dan pemerintah menjaga netralitas dalam Pilpres 2019. Pasalnya, saat ini ada sejumlah menteri di Kabinet Kerja yang menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden secara terang terangan.

“Menjaga netralitas dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat,” kata Laode Ida, Sabtu (10/9).

Laode mengingatkan agar pejabat negara atau pejabat daerah tidak menyatakan dukungan langsung terhadap salah satu pasangan calon secara terbuka. Terlebih, mereka masih mengemban status sebagai anak buah presiden. Jika memang ingin memberikan dukungan maka pejabat negara atau pejabat daerah tersebut untuk mengajukan cuti.

“Tidak menyatakan dukungan secara terbuka kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum mengajukan cuti (non aktif) dari jabatannya,” jelasnya.

Laode juga meminta para menteri atau pun kepala daerah yang masuk dalam struktur tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden segera mengundurkan diri dari jabatannya. Ombudsman mendukung Bawaslu menjalankan kewenangannya untuk mengawasi hal tersebut.

Seperti diwartakan, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) masih menunggu sikap tegas Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap tiga orang menteri Kabinet Kerja yang dianggap sudah menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power).

“Jadi kita tidak mau seolah-olah dikira ah lu lagi lapor terus,” kata Wakil Ketua ACTA, Ali Lubis Para menteri diduganya sudah melanggar ketentuan Pasal 282 junto 547 UU 7/2017 tentang Pemilu yang melarang pejabat negara mebuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Apabila Bawaslu tak jua mengindahkan nota protes yang mereka layangkan, maka Ali menegaskan ACTA siap memperkarakan Tjahjo cs.

“Kami memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memanfaatkan kewenangan untuk mencegah dulu tapi ketika itu tidak terjadi, kami akan melaporkan,” pungkasnya. (Jim)

Komentar

komentar