Home » Headline » Perilaku Birokrasi Zaman Jokowi Tetap Buruk

Perilaku Birokrasi Zaman Jokowi Tetap Buruk

JABARTODAY.COM- Pengamat Birokrasi dan kebijakan publik Medrial Alamsyah menilai perilaku birokrasi di zaman Jokowi tidak ada perubahan berarti karena perilaku buruk birokrasi masa lalu tetap bertaham hingga saat ini.

“ Saya lihat perilaku birokrasi era Jokowi, tidak banyak berubah. Korupsi, pungli, pork barrel budget, legalistic, anggaran hanya untuk pencitraan, dan sejenisnya tetap berjalan seperti biasa,” jelas Medrial di Jakarta, Rabu (3/1/2017).

Namun Medrial tidak menampik adanya perubahan di beberapa daerah yang itu hanya melanjutkan apa yang sudah dikreasi oleh kepala daerah.

“Jadi saya lihat tidak ada perubahan radikal jika enggan menyebut tidak ada perubahan sama sekali,” tandasnya.

Mengapa hal itu terjadi? Karena Jokowi, lanjut Medrial, seperti pemerintahan sebelumnya, tidak menyentuh hal mendasar dan substansial. Mereka masih bermain pada lapisan kulit birokrasi yang hanya akan memberikan citra bersih, efisien, efektif, dan seienisnya. Padahal daging di dalamnya tetap saja busuk.

“Lihat saja tender masih bisa diatur walaupun makin sulit, tanya pada para pebisnis property mereka masih dipalak oknum BPN sebagaimana sebelumnya,”

Medrial misalnya juga menunjuk pelayanan di imigrasi yang dinilainya lebih aneh.

“Sejak pengurusan paspor online malah ngurus paspor jadi sulit dan makin gak jelas standarnya. Dulu Kita datang sehari jadi, sekarang gak jelas. Bisa sebulan, dua bulan, atau lebih. Tapi jika minta bantu orang dalam sehari dua Hari selesai,” jelasnya.

Medrial mengakui bahwa Jokowi sudah minta SPJ, pelaporan dan terakhir struktur anggaran kegiatan inti diperbanyak, bukan supportingnya yang besar.

“ Pak Jokowi itu benar adanya. Tapi menganggap dengan perintah dan pidato seperti lalu masalahnya dianggap selesai itu bahaya,” jelasnya.

Dalam konteks itu maka masalah birokrasi di negeri ini masih buruk sekali. Tidak mungkin dia sebagai presiden
harus mlototin anggaran satu satu.

“Ini pasti mustahil terjadi karena habis waktu. Kalaupun ada waktu, perlu dipastikan lagi saat implementasi apakah benar terjadi sesuai harapan. Ini tentu lebih rumit lagi,” jelas Medrial.

Lalu harus dengan cara seperti apa?

Menurut Medrial, Jokowi harus mengambil langkah-langkah yang substantif dan radikal.

Menurutnya setidaknya tiga hal. Pertama, perampingan birokrasi secara radikal. Ini secara otomatis akan memangkas anggaran yang ngaco, remeh temeh atau sekedar ada kegiatan.

Sebab, anggaran remeh temeh itu terjadi karena banyak struktur yang tidak diperlukan sama sekali tapi eksis.

“Ini menyulitkan kontrol dan mereka tetap harus diperhatikan walaupun tidak diperlukan. Akhirnya mereka mengarang anggaran lalu jadi kebiasaan. Tuman. Banyak lagi implikasi buruk dari obesitas birokrasi ini,” ujarnya.

Kedua, lanjut Medrial, Jokowi menetapkan indikator dan target outcome yang SMART (Spesifik, Measurable, Ageed upon, Realistic dan Teackable).

“Hal seperti ini harus diurus secara serius di depan. Tidak bisa sambil jalan, apalagi hanya dengan pidato dan perintah saja,” kata alumnus Unpad Bandung itu.

Dalam konteks ini LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dijadikan acuan penyusunan kinerja harus direvisi total. Karena terlalu rumit dan censerung misleading. Dia tidak berguna tapi memperbanyak rapat di luar kota untuk ngarang laporan.

Langkah ketiga tambah Medrial adalah, Jokowi harus merevisi kriteria keseimbangan keuangan Pusat dan daerah . Diantaranya yang harus dikeluarkan adalah variabel jumlah PNS karena itu merangsang daerah menambah struktur padahal sekarang saja rerata 70% APBD habis untuk birokrasi.

“Kalau ini dibenahi maka sekali pukul dapat banyak.Bandingkan dengan pidato atau perintah ke Menaker soal anggaran pemulangan naker. PRnya banyak tapi bisa dipastikan tidak akan efektif,” jelasnya. (Jos)

Komentar

komentar