Home » Headline » Deklarasi Promu Hanya Manuver Politik Muhaimin Tingkatkan “Bargaining Position”

Deklarasi Promu Hanya Manuver Politik Muhaimin Tingkatkan “Bargaining Position”

Pengamat Politik Universitas Nasional, Dr. Tb Massa Djafar (dok.jabartoday.com)

JABARTODAY.COM – Deklarasi Prabowo-Muhaimin (Promu) yang berusaha mempromosikan Prabowo dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden bukan sesuatu mengejutkan. Hal itu bisa dibaca sebagai fenomena biasa saja. Sebab  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai rumah politik kaum Nahdiyin tidak ditemukan apa reasioningnya bisa berkoalisi dengan Prabowo.

Pendapat itu disampaikan Pengamat Politik Universitas Nasional, Dr. Tb Massa Djafar, Selasa (5/12) di Jakarta mengomentari acara deklarasi Promu beberapa waktu lalu.

“Logisnya, pasangan Prabowo setidaknya berasal dari kelompok Islam modernis, Muhammadyah misalnya. Atau tokoh representasi luar  Jawa. Kondisi ini sama halnya dengan  Hasrat Romahurmuzi, Ketua Umum PPP yang  ingin menjadi Cawapres Jokowi,” jelas Tb Massa berargumen.

Tb Massa mengaku belum menemukan rumusnya ketik Promu ersebut menyatu, terutama dalam kaitannya dengan masalah representasi Jawa dan Luar Jawa.

Tb Massa menjelaskan, secara sosio kultural, geneologis Prabowo, anak Sumitro Djoyohadikusumo tokoh PSI lebih dekat ke kelompok Islam modernis (Masyumi).

“Jadi Fenomena Promu hanya sebuah manuver politik Muhaimin untuk meningkatkan bargaining position-nya, dalam percaturan Pilpres 2019,” ujar lelaki penyuka mie Aceh itu.

Menurut pandangan Tb Massa,  tersangkutnya Setya Novanto dalam kasus e-KTP membuka ruang bagi Muhaimin selaku ketua PKB melakukan bargaining position. Dalam hal ini Muhaimin ingin memfaatkan kelimpungan politik penyangga Jokowi. Yaitu dengan tersandranya kasus hukum menimpa tokoh Golkar, Setya Novanto.

Manuver Muhaimin sebagai tokoh puncak PKB belum memberikan pengaruh signifikan. Situasi politik masih terus berkembang.  Dimana Golkar tidak akan dibiarkan tersandra dalam kasus hukum Senovanto.

“Kecuali PDIP yang sepenuh hati, bulat mendukung Jokowi. Sementara parpol loyalis pendukung Prabowo PKS, Gerindra tidak serta merta membuka ruang koalisi dengan PKB, dengan asumsi Golkar masih bisa diselamatkan dari krisis kemelut e-KTP,” paparnya. (Jos)

Komentar

komentar