Home » Politik » Melalui Regulasi Menjawab Persoalan

Melalui Regulasi Menjawab Persoalan

Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto memberikan keterangan pada awak media, di Hotel Savoy Homann, Rabu (30/11). (jabartoday/eddy koesman)

Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto memberikan keterangan pada awak media, di Hotel Savoy Homann, Rabu (30/11). (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Penanganan masalah kemiskinan menjadi bagian diskresi kepala daerah, sebab seringkali parameter keberhasilan tidak dapat terukur. ’’Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, miliki fungsi sebagai lembaga koordinatif terhadap SKPD yang masih jalankan kebijakan penanganan kemiskinan, itu target yang dicanangkan walikota,” kata Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto, di sela pembukaan kajian hukum tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, di Hotel Savoy Homann, Rabu (30/11).

Yossi meminta pemahaman yang sama tentang indikator kemiskinan, sehingga tidak sampai bias. Dalam Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru, pihaknya bakal menjawab persoalan tersebut. ’’Kita juga akan meluruskan dengan kebijakan anggaran e-budgeting,” ujar Yossi.

Apalagi, memerhatikan kebijakan politik anggaran yang sudah disesuaikan dengan kebijakan pokok terutama capaian politik di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. ’’Putusan politiknya harus bekerja keras untuk mencapai tujuan sesuai yang ada dalam RPJMD,” sebut Yossi.

SOTK baru akan menyesuaikan dengan waktu, dan terefleksi mulai 1 Januari 2017 mendatang. Semua kegiatan SKPD akan di-nol-kan. Meski, SOTK baru tidak menganut efesiensi, seperti substansi kebijakan PP 18/2016. Tetapi, sejatinya lebih mengedepankan efektivitas organisasi. Hal itu bukan tanpa alasan. Penerapan yang terlalu baku, akan berdampak dengan banyaknya pejabat eselon II yang tumbang.

”Tetapi kita dengan tahun politiknya, berusaha tidak menciptakan kegaduhan. Konsekuensinya, penilaian sistem akuntabilitas sesuai era transparasi, parameternya harus berbasis kinerja serta menjadi komitmen kita bersama,” ucap Yossi.

Pada akhirnya, tujuan pemerintah membuat regulasi tentu bertujuan mensejahterakan rakyat. Begitu pula, lahirnya PP 18 dan Perda 08/2016, salah satunya miliki komitmen dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan tidak melupakan efesiensi yang proporsional. ’’Semangatnya melalui PP 18, adalah menjawab persoalan. Kita membangun dengan kualitas yang terjaga,” imbuh Yossi. (koe)

Komentar

komentar