JABARTODAY.COM – BANDUNG Para Pengurus Anak Cabang Partai Hati Nurani Rakyat membantah keras adanya politik uang dalam pemilihan Ketua DPC Kota Bandung periode 2016-2021. Endun Hamdun, yang ditetapkan sebagai ketua saat Musyawarah Cabang II, Agustus silam, dinilai telah sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART, dan peraturan organisasi (PO) partai.
Ketua PAC Partai Hanura Cinambo Saeful Rochman menyatakan, bila pihak yang mengatasnamakan Forum PAC bukan bagian dari struktural partai. Tidak pula mewakili suara PAC di Kota Bandung. “Mereka yang menyatakan ‘money politic’ bagian dari orang-orang yang tidak paham bagaimana cara berorganisasi dengan baik,” kata Saeful, Minggu (23/10).
Forum PAC tersebut hanya sempalan-sempalan, sehingga bisa disebut ilegal, karena dibentuk di luar struktur partai. Saeful juga menegaskan, jika mekanisme pemilihan Ketua DPC telah sesuai aturan. “Pada Peraturan Organisasi Nomor SKEP/ 065/ DPP Hanura/ XI/ 2015, Pasal 35 tentang Persyaratan Calon di poin a menyebut kader yang akan mencalonkan diri harus mendapat rekomendasi DPP. Kalau DPD hanya pihak yang menyelenggarakan,” terangnya.
Dengan artian, rekomendasi itu menjadi rujukan di pemilihan ketua DPC periode 2016-2021 tanpa melalui voting. Terkait dana yang menjadi salah satu syarat bakal calon, dikatakan Saeful, bukan sesuatu yang mutlak. “Dana itu bervariasi sesuai penafsiran tentang kebututuhan pengembangan partai, khususnya PAC ke depan. Tidak ada nominal keharusan dan parameter agar terpilih menjadi ketua,” jelas Saeful.
Sebagai tim formatur DPC Hanura, Saeful juga menepis pernyataan adanya konspirasi dalam proses pemilihan itu. Dirinya menambahkan, isu bila dana dua kandidat yang mengalami kekalahan, yakni Jhonson Panjaitan sebesar Rp 465 juta serta Ade Fahruroji Rp 150 juta diganti oleh ketua terpilih, tak berdasar. “Silahkan dibuka bila ada bukti. Poinnya proses pemilihan itu tidak menciderai aturan,” tepisnya.
Sementara, Ketua DPC Partai Hanura Kota Bandung Endun Hamdun menegaskan, tidak benar bila dirinya yang memberikan ganti rugi deposit kepada kedua bakal calon yang kalah dalam pemilihan kursi ketua. Meskipun terjadi problem internal, Endun berpandangan, itu karena adanya miskomunikasi. “Tidak ada saya yang mengembalikan. Di sisi lain, saya lihat memang ada indikasi untuk menggulingkan saya,” tudingnya.
Endun mengaku, telah berkomunikasi dengan DPD dan DPP dalam menangani persolan yang terjadi. Dia juga mengklaim, isu ini tidak mengganggu kinerja lembaga yang dipimpinnya saat ini. “Yang saat ini terjadi pemberitaan itu mengganggu pihak DPD Hanura Jabar. Karena merasa sangat dipojokkan dengan kabar itu,” ungkap dia. (vil)
