ojk
Home » Opini » Jokowi dan Sekularisasi

Jokowi dan Sekularisasi

Oleh M Rizal Fadillah, Cendekiawan Muslim

Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama merupakan bagian tak terpisahkan bahkan inheren dengan keberadaan bangsa dan Negara Indonesia. Meski sering diungkap bahwa Indonesia bukan negara Agama akan tetapi tak bisa dipungkiri negara ini ada karena agama, tanpa agama tak akan ada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Agama Islam adalah realitas dan kekuatan utama bangsa dan negara Republik Indonesia.

Presiden Soekarno pelaku sejarah saat negara ini berdiri sangat memahami aspirasi budaya dan politik umat Islam sehingga ketika tindakan sepihak dilakukan berupa Dekrit Presiden ia mampu menangkap dan menghargai aspirasi umat dengan menetapkan “Piagam Jakarta menjiwai batang tubuh UUD 1945”. Syariat Islam dijaga eksistensinya.

Presiden Soeharto mencoba mengetengahkan kejawen menggeser ‘agama’ melalui strategi kebudayaannya Ali Murtopo. Namun upaya itu kandas dan berakhir di masa kekuasaannya. Beritikad baik dengan pembentukan ICMI organisasi yang memberi pengaruh Islam pada kekuasaan. Berlanjut di masa Presiden Habibie dimana umat Islam merasa lebih nyaman.

Pemerintahan Gus Dur, Megawati, dan SBY dalam masalah keagamaan, khususnya agama Islam dapat dinilai ‘status quo’. Tak terlalu ada kegaduhan pada aspek ini.

Di era pemerintahan Jokowi berbeda. Saat mulai berkompetisi 2014, telah terasa timsesnya terdiri dari kekuatan kekuatan yang mulai berani menyentuh dan mengganggu ketenangan beragama. Soal kolom agama dalam KTP, Perda Syari’ah, hingga masalah proteksi faham sesat keagamaan dan bau komunisme.

Keresahan umat Islam sampai pada organisasi Islam Forum Ulama Umat Islam (FUUI) membuat ‘fatwa’ haram untuk memilih Jokowi. Ada nuansa sekularisasi pada misi (di lingkungan) kekuasaannya. Selama berkuasa pemihakkan pada ahok sangat kentara, baik menggiring ke tampuk kursi gubernur maupun pembelaan saat ahok menista agama.

Tak ada empati pada umat Islam. Di tengah isu keluarga PKI, Jokowi membiarkan sehingga isu miring keluarganya itu terus berputar putar, khususnya di media sosial. Tak ada kebijakan yang disambut gembira oleh umat Islam, yang ada gaduhnya penggunaan dana zakat dan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Ada arah desakralisasi nilai nilai keagamaan, hampir saja bacaan Qur’an bebas dilanggamkan Jawa lalu sertifikasi mubaligh serta azan yang diatur-atur penggunaan pengeras suaranya. Ini bukan hanya bibit tapi sudah menjadi ‘track’ sekularisasi. Belum lagi didukung oleh kebijakan tak jelas ‘deradikalisasi’ atau ‘intoleransi’ yang bisa mengikis keyakinan fundamental seorang muslim.

Jokowi pernah berkunjung ke Mausoleum Kemal Attaturk di Ankara. Penghormatan kenegaraan adalah hal wajar, akan tetapi jika ‘kehebatan’ tokoh itu dalam hal melakukan sekularisasi menjadi inspirasi untuk misi kebijakan politik keagamaan, maka kepemimpinan Jokowi merupakan bahaya besar bagi bangsa dan umat Islam Indonesia.

Jokowi pernah menyampaikan pidato di Tapanuli Selatan Maret 2017 agar pisahkan agama dari politik. Tentu dengan argumen menghindari gesekan. Namun prakteknya agama pun bisa diperalat untuk kepentingan politik. Bukankah pilihan Kyai Ma’ruf Amin sebagai Cawapres adalah bukti kecil manifestasi memperalat tersebut.

Sekularisasi tetap menjadi warna kepemimpinan Jokowi ke depan.
Agar kekhawatiran ini tidak terjadi dan umat Islam tetap mampu secara proporsional berperan dalam proses politik di negeri ini, tak ada pilihan lain selain sudahi atau stop kepemimpinan Jokowi. Jangan beri kepercayaan lagi.

Tak ada keuntungan bagi pengembangan agama Islam di Indonesia selain kegaduhan kegaduhan. Hentikan kepemimpinan yang hanya menjadikan agama sebagai alat pelanggengan kekuasaan. Hentikanlah secara konstitusional. Agar tak muncul kegaduhan baru.

Bandung, 8 September 2018

Komentar

komentar