ojk
Home » Headline » Etiskah Melangkakan Barang Subsidi?

Etiskah Melangkakan Barang Subsidi?

Oleh: Anthony Budiawan*

Gas 3 kg yang dilangkakan

Kebijakan subsidi pemerintahan Jokowi-JK berubah drastis dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Sejak 2015 anggaran subsidi energi (BBM dan Gas) dan listrik dipangkas cukup tajam.

berpendapat subsidi tersebut tidak tepat sasaran sehingga dinikmati oleh pihak yang tidak berhak karena mempunyai pendapatan yang sudah cukup tinggi. Kedua, pemerintah mau mengalihkan belanja subsidi tersebut untuk anggaran pembangunan atau infrastruktur. Hal ini sah-sah saja. Ini merupakan pilihan ekonomi politik anggaran pemerintah yang sedang berkuasa.

Tetapi pilihan ekonomi politik anggaran ini bukan tidak ada konsekuensinya. Terutama apabila masyarakat yang terkena dampak negatif dari pemotongan subsidi ini merasa tidak adil. Akibatnya, masyarakat dapat mengalihkan dukungannya di pemilihan presiden berikutnya kepada pihak yang dianggap mewakilkan kepentingannya.

Ini yang dimaksud dengan No Taxation Without Representation.
Anggaran belanja subsidi yang paling besar biasanya subsidi energi dan subsidi listrik. Subsidi energi terdiri dari BBM jenis tertentu, antara lain BBM Premium dan Gas Elpiji tiga kg. Penyaluran subsidi BBM ditugaskan kepada Pertamina, sedangkan subsidi listrik ditugaskan kepada PLN.

Dengan kebijakan ekonomi politik anggaran yang memangkas subsidi tersebut, realisasi belanja subsidi BBM Premium dan subsidi listrik turun drastis. Realisasi belanja subsidi BBM Premium turun dari Rp 109 triliun pada 2014 menjadi hanya Rp 1,2 triliun saja pada 2016.

Realisasi belanja subsidi Elpiji juga turun dari Rp 49 triliun (2014) menjadi Rp 25 triliun (2016). Sedangkan realisasi belanja subsidi listrik turun dari Rp 101,8 triliun (2014) menjadi Rp 63,1 triliun (2016). Penurunan realisasi belanja subsidi ini akibat dua hal. Pertama, akibat penurunan harga minyak mentah dunia, propane (untuk elpiji) dan batubara (untuk listrik).

Kedua, di tengah penurunan harga komoditas dunia, pemerintah juga menaikkan harga BBM bersubsidi Premium dan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk pelanggan dengan daya 900 VA ke atas. Dengan kenaikan TDL ini, pada prinsipnya hanya pelanggan dengan daya 450 VA yang boleh meneriman tarif bersubsidi.

Jadi, ada penciutan kategori pelanggan yang boleh menerima subsidi listrik.
Tetapi, yang mengkhawatirkan adalah terjadi distorsi atas kebijakan subsidi ini dengan modus menghilangkan “produk bersubsidi” dari peredaran di pasar. Sebagai substitusi produk bersubsidi ini, Pertamina (baca: Pemerintah) mengenalkan produk baru non-subsidi ke pasar.

Sebagai substitusi Premium (dengan oktan 88) Pemerintah mengenalkan Pertalite (dengan oktan 90). Selisih harga Premium dan Pertalite bisa mencapai Rp 1.000 per liter. Setelah ada Pertalite, Premium sering langka alias menghilang dari peredaran.
Untuk subsidi listrik lain lagi modusnya. pemerintah hanya memberi subsidi untuk pelanggan listrik 450 VA.

Tetapi, secara perlahan-lahan tetapi pasti pemerintah akan mengurangi jumlah pelanggan listrik 450 VA tersebut, sampai “produk bersubsidi” tersebut hilang dari peredaran. Bagi mereka yang dirasa mampu akan diminta beralih ke “produk non-bersubsidi” 900 VA ke atas. Modus ini akan mengurangi, dan menghilangkan, subsidi listrik secara keseluruhan.

Akhir-akhir ini kita mendengar “produk bersubsidi” elpiji 3 kg juga langka di pasar. Tetapi, elpiji lain yang tidak bersubdi, Bright Gas, masih tetap eksis di pasar. Masyarakat tidak kesulitan menemukan Bright Gas. Tahun depan pemerintah bahkan sudah menyiapkan Bright 3 kg non-subsidi dengan perkiraan harga 2,2 kali lipat dari elpiji 3 kg bersubsidi.

Modus yang sama ini, menghilangkan produk dari peredaran, patut dicurigai ada faktor kesengajaan untuk mengurangi belanja subsidi di APBN. Kalau modus ini memang disengaja, ini sama saja dengan membohongi dan membodohi rakyat.

Dan, di negara maju sudah menjadi pendapat umum bahwa pemimpin yang dengan sengaja membohongi dan membodohi rakyatnya dianggap tidak layak memimpin. Bahkan kita patut menanyakan apakah kesengajaan dan kebohongan ini tidak melanggar ketentuan atau UU tertentu.

*Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

 

Komentar

komentar