Home » Opini » Politik Pendidikan Kabupaten Kuningan

Politik Pendidikan Kabupaten Kuningan

Oleh:

ZAKA VIKRYAN
Sekretaris Umum HMI Cabang Kuningan

HUBUNGAN POLITIK DAN PENDIDIKAN
Plato dalam Republic mengemukakan bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Baginya, setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di tangan kelompok-kelompok elite yang secara terus-menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Artinya terdapat hubungan yang dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik.
Penyataan Plato di atas kemudian terproyeksi pada beberapa peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, Nizam Al-Muk misalnya. Ia adalah penguasa Bani Saljuk dan merupakan seorang perdana menteri dari Apl Arselan dan Malik Syah tahun 475 H. Bani Saljuk terkenal sangat fanatik dengan mahzab Sunni. Oleh karena itu, didirikanlah Madrasah Nizhamiyah di Kota Irak dan Khusaran untuk mengikis faham Syiah Zaidiyah yang dikembangkan oleh Dinasti Buwaih. Selain itu, berdirinya Nizhamiyah diperuntukkan untuk menghadang faham Islamiliyah yang dipropagandakan oleh Dinasti Fatimiyah di Mesir. Tujuan lainnya didirikan Nizhamiyah adalah untuk mempersiapkan generasi birokrasi yang diproyeksikan menduduki jabatan kenegaraan.
Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa berdirinya Madrasah Nizhamiyah merupakan isntrumen kebijakan politik yang salah satu fungsi utamanya adalah menanamkan doktrin kenegaraan dalam memperkuat kerajaan. Patronase Nizam Al-Mulk tidak hanya menyangkut masalah keuangan dan pengadaan sarana, tetapi juga kurikulum sebagai sumber belajar dan jabatan guru besar sebagai stakeholder akademis sehingga memberikan citra semantis yang khusus bagi lembaga pendidikan tersebut.
Lebih jauh lagi dari orientasi berdirinya Madrasah Nizhamiyah, potret politik yang turut andil dalam sektor pendidikan adalah ketika Khalifah Umar bin Khatab memerintahkan Abu Musa Al-Asy’ari agar setiap suku mendirikan masjid untuk memperluas jaringan pendidikan. Khalifah-khalifah Bani Umayah, baik yang di Damaskus maupun di Spanyol berperan penting dalam mengembangkan cakrawala pendidikan.
Pendidikan tidak hanya berjasa menghasilkan para pejuang yang militan dalam memperluas peta politik, tetapi juga para tokoh agama yang berhasil membangun masyarakat yang sadar hukum. Seiring dengan perluasan peta politik dan pertambahan penduduk, juga terjadi perkembangan lembaga pendidikan dalam jumlah maupun varietasnya.
Abernethy dan Coombe (1965) mengungkapkan education and politics are inextricably linked. Hal itu didasarkan pada tiga aspek yakni, pembentukan sikap kelompok, masalah pengangguran, dan peranan politik kaum cendikia. Kesempatan dan prestasi pendidikan pada suatu kelompok masyarakat dapat menimbulkan pengaruh, baik pengaruh normatif maupun non-normatif.
Kelompok masyarakat yang merasa didiskriminasi dan menjadi korban asumsi imperialisme politik yang tidak berdasar berpeluang untuk menciptakan gerakan-gerakan rimba dan inkonstitusional. Hal itu tidak dapat disejukkan jika tidak ada langkah preventif dari pemegang kebijkan.
Apabila politik diilhami sebagai praktik kekuatan, kekuasaa, dan otoritas dalam masyarakat dan penentuan keputusan otoritatif tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial maka pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Lembaga-lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai sistem-sistem politik-mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik.

PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT KUNINGAN
Tidak sedikit masyarakat Kuningan yang masih menganggap remeh pendidikan. Bagi mereka persoalan “perut” lebih penting ketimbang mengampu pendidikan sampai tiggi. Desa Tanjungkerta yang berada di teritorial Kecamatan Karangancana misalnya, dari jumlah penduduk sebesar 3287 jiwa masih sedikit yang mengenyam pendidikan sampai usia sekolah menengah pertama. Kebanyak dari mereka hanya sekolah hingga tingjat SD kemudian langsung bekerja.
Model mata pencahariannya pun beragam, ada yang menjadi petani, penjaga toko, bahkan transmigrasi ke kota-kota besar. Abudi, seorang siswa kelas V SD N 1 Tanjungkerta ketika ditanya, “Sudah tamat SD mau dilanjutkan sekolah di mana?” Dia menjawab, “Mau menjaga toko Ua, Kak.” Dia kemudian mengutarakan lebih lanjut bahwa menurutnya percuma menjadi pintar juga, selesai ujian SD nanti pasti langsung disuruh bekerja oleh bapak karena biaya sekolah mahal.
Fenomena BOS (Bantuan Oprasional Sekolah) ternyata masih belum mampu menjawab tantangan mahalnya bangku sekolah. Iuran boleh saja gratis, tapi penunjang pendidikan yang lainnya tetap saja menelan biaya yang bagi sebagian masayakat memeras pikiran (misalnya transportasi, alat-tulis, dan seragam sekolah). Kisah Abudi di atas merupakan secuil bukti dari perspektif masyarakat Kuningan yang ternyata pemahaman terhadap pentingnya pendidikan masih belum dipahami benar.
Padahal masyarakat Kuningan seharusnya sadar bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan untuk meraih ekonomi yang mapan sehingga kesejahteraan tidak lagi hanya sekadar slogan melainkan sesuatu yang dapat dicapai dan dirasakan. Pendidikan yang cukup disemua jenjang adalah pesyaratan yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik. Hanya dengan sumber daya manusia yang terlatih dan kesempatan kerja yang memadai, pemerintah dan birokrasinya dapat memenuhi tuntutan publik. Dan hanya publik yang terdidik yang dapat diminta turut serta bertanggungjawab dalam pembangunan bangsa.
Selain itu tidak jarang pula peserta ajar pada tingkat tinggi (mahasiswa) tidak diakomodir oleh pemerintah daerah. Bupati Kuningan, Bapak Acep Purnama, ketika ditemui di kantornya menyampaikan bahwa tidak ada anggaran beasiswa bagi mahasiswa karena mahasiswa itu dianggap mampu dari segi finansial. Hal tersebut mungkin benar jika pendapatan ekonomi keluarganya baik dan kebijakan dari kampus tempat mereka mengampu ilmu berpihak dan sanggup mengapresiasi dengan pantas kepada mahasiswa yang berprestasi.
Namun yang menjadi persoalan, bagaimana jika pihak lembaga pendidikan tinggi (kampus) justru malah sengaja menutup mata dan memalingkan muka dari para mahasiswanya yang berprestasi? Haruskah semangat belajar terhenti hanya karena faktor ekonomi? Tidakkah pemerintah daerah ingat bahwa keberadaannya sebagai pemimpin masyarakat akan dipertanyakan di akhirat kelak? Lantas bagaimana keberadaan UUD 1945 Pasal 31? Apakah produk hukum itu hanya sekadar kalimat retoris yang diciptakan sebagai pelengkap romantisme sejarah belaka?

PERAN PEMERINTAH DAERAH KUNINGAN
Deklarasi Kabupaten Kuningan sebagai Kota Pendidikan pada tanggal 2 Mei 2016 dipandang gagal. Pasalnya, sudah hampir 10 bulan pasca deklarasi, Kuningan belum menampilkan progres yang signifikan di sektor pendidikan. Argumentasi tersebut didasarkan pada pemerataan pendidikan di Kabupaten Kuningan yang belum sepenuhnya digarap serius. Lokusnya bukan melulu berdirinya bangunan lembaga pendidikan yang representatif di seluruh pelosok Kuningan. Hal paling krusial justru mengenai kesadaran masyarakat Kuningan tentang pentingnya pendidikan dan hambatan ekonomi masyarakat untuk pendidikan di Kabupaten Kuningan yang harus direspon agresif oleh pemerintah daerah. Hidup dan kehidupan tidak akan pernah selesai hanya dengan slogan. Realitas dewasa ini menuntut kepedulian dan tindakan konkret. Keduanya tidak akan mudah berdamai jika hanya dijejali setumpuk euforia retorika wacana belaka.
Di masa berlakunya otonomi daerah, seharusnya pemerintah daerah dapat berbuat lebih progresif untuk mereformasi pendidikan dan membangun keunggulan pendidikan berbasis lokal. Sebagai legitimasinya pun sudah jelas, Pasal 31 ayat 4 mengatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara sereta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Prosentase alokasi dana pendidikan dari dana APBD tersebut harusnya mampu diciptakan sebagai peluag yang semestinya dioptimalkan secara konkret untuk menjawab persoalan-persoalan pendidikan di daerah.
Prosentase 20% dari pengesahan APBD Kabupaten Kuningan 2017 pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp 2,379 triliun harusnya mampu mengejawantahkan cita-cita mulia Kabupaten Kuningan sebagai Kota Pendidikan. Realisasinya harus menyentuh sektor-sektor esensial bukan hanya material bangunan atau kegiatan yang sifatnya seremonial saja.
Kantung-kantung ilmu pengetahuan non-formal memang mulai tampak hidup di Kabupaten Kuningan, tetapi itu saja tidak cukup untuk menjawab apa yang sudah dideklarasikan pemerintah mengenai Kuningan sebagai Kota Pendidikan. Indonesia merupakan negara administratif. Jika warga Kuningan ingin memperoleh kesejahteraan dan kemandirian yang mapan, maka mau atau tidak jenjang pendidikan formal harus ditempuh secara prosedural. Berdasarkan Pasal 31 ayat 2, pemerintah menanggung kewajiban untuk membiayainya.
Sisa durasi pemerintahan kali ini merupakan tolak ukur bagi pemerintahan yang akan datang. Apabila deklarasi yang merupakan suatu ucapan tidak dapat terpenuhi maka resiko konkret yang akan dijumai oleh stakeholder adalah lenyapnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Pemerintah sebisa mungkin gesit untuk merespon suara-suara cendikiawan muda Kuningan demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridoi Allah SWT.

Komentar

komentar