Home » Opini » Mengubah UPI, dari Kultural Menuju Struktural

Mengubah UPI, dari Kultural Menuju Struktural

aOleh Yoga Prayoga
Mahasiswa tingkat akhir “sekali” UPI

Mahasiswa, baik kala ditempatkan sebagai warga negara atau konsumen sekalipun, pasti selalu berharap bahwa dirinya akan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Sayangnya, di Universitas Pendidikan Indonesia, hal ini belum mereka dapatkan. Ukuran ‘belum’ ini saya peroleh dari hasil perbandingan atas apa yang bersifat ‘ideal’ dalam berbagai literatur mengenai ‘Manajemen Perguruan Tinggi Modern’ dengan apa yang bersifat ‘real’ di UPI.

Dalam perbincangan sehari-hari di lingkungan kampus, keluhan-keluhan mengenai apa yang terjadi di UPI ini meliputi hal-hal berikut:
a. Berlarut-larutnya penyelesaian masalah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sempat membuat beberapa orang mahasiswa cuti, mengundurkan diri dan bahkan drop out secara terpaksa.
b. Mahalnya biaya sewa berbagai fasilitas kampus seperti gedung pertemuan, kolam renang dan lain sebagainya
c. Ketiadaan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Padahal sebagai PT BHMN, UPI wajib memberikannya tanpa diminta
d. Buruknya pemeliharaan fasilitas kampus seperti toilet di FPTK, gedung PKM dan lain sebagainya
e. Buruknya tingkat keamanan di dalam kampus. Ini terbukti dari seringnya kasus kehilangan motor terjadi
f. Adanya berbagai praktik pungutan liar, seperti apa yang sering dialami oleh para mahasiswa yang hendak melaksanakan sidang skripsi
g. Minimnya koleksi buku-buku terbaru dan berkualitas di perpustakaan UPI

Berbagai persoalan di atas, jika memang ingin diubah, karena menempatkan pihak rektorat sebagai subyek pengambil kebijakan, yang itu artinya berkaitan dengan penerbitan regulasi, maka akhirnya meniscayakan perubahan struktural untuk terjadi.

Namun demikian, berharap agar perubahan struktural itu terjadi, tanpa adanya tekanan yang berarti dari mahasiswa sebagai civitas akademik dominan, sama halnya pungguk merindukan bulan. Oleh karena itu, sebelum berbicara mengenai perubahan struktural yang hanya bisa datang dari kebijakan rektorat, maka mahasiswa yang berjubel jumlahnya itu mesti sadar terlebih dahulu atas peran dan fungsinya sebagai motor gerak perubahan sosial.

Terkait kesadaran mahasiswa ini, saya tertarik untuk mengutip Paulo Freire. Menurutnya, kesadaran manusia terbagi ke dalam 3 tahapan, yakni:
a. Kesadaran magis. Contoh: Bandung banjir. Lantas manusia berkata,”Ini cobaan dari Tuhan. Bersabarlah”.
b. Kesadaran naif/Palsu. Contoh: Bandung banjir. Lantas manusia berkata,”Pasti ada yang salah dengan tata kota”. Tapi ia enggan, malas, malu, takut dll untuk melakukan perubahan pada tata kota tersebut.
c. Kesadaran Progresif. Contoh: Bandung banjir. Lantas manusia berkata,”Pasti ada yang salah dengan tata kota”.

Kemudian mereka berkolaborasi mengupayakan perubahan dengan berbagai cara.
Dalam hal ini, kesadaran mayoritas mahasiswa UPI nampaknya baru sampai pada tahap kedua, yakni tahap Kesadaran Naif. Hal ini terbukti dari sepinya Sidang Umum dan Pemilu BEM di tiap tahun.Hal ini merupakan hambatan budaya, yang implikasinya membuat perubahan sosial menjadi sukar untuk dijalankan.

Mereka tahu bahwa ada banyak persoalan di UPI. Mereka ingin agar persoalan ini berlalu berkat adanya solusi. Tapi untuk mengupayakan itu, mereka enggan. Dan lantas hanya mampu berkeluh kesah di belakang.

Mereka tahu bahwa ada beberapa elemen mahasiswa yang telah, sedang dan bahkan akan terus mengupayakan perubahan bagi kondisi internal UPI. Tapi untuk ikut turun tangan, terlibat, iuran ide, tenaga dan bahkan harta bersamanya, mereka enggan. Lalu lantas lebih memilih untuk bersikap diam, nrimo, pasrah tapi sombong, apolitis dan sebagainya, meski diam-diam menangis di kamar kost-nya masing-masing.

Dengan kondisi seperti ini, maka bagi saya, sebelum berbicara mengenai perubahan struktural yang hanya bisa datang dari pihak rektorat, yang paling penting untuk dilakukan kini justru perubahan kultural di kalangan mahasiswa sendiri. Agar apa? Agar mahasiswa yang sebelumnya apolitis menjadi politis, agar mahasiswa yang sebelumnya unbewust/tidak sadar menjadi bewust/sadar, agar mahasiswa yang sebelumnya tak peduli menjadi peduli. Agar mahasiswa yang sebelumnya hanya bisa berkeluh kesah di belakang serta menangis di kamar kost-nya masing-masing, bisa dengan lantang menyuarakan aspirasinya berdasarkan argumentasi yang kokoh di hadapan rektorat.

Dan semua itu, sebelum menyasar hal-hal yang lebih revolusioner, sederhananya diwujudkan melalui, paling tidak, partisipasi dalam Sidang Umum dan Pemilu BEM tadi. Tanpa Sidang Umum yang ramai oleh pertarungan gagasan, tanpa pimpinan BEM yang lahir dari ikhtiar berbagai elemen mahasiswa yang diwujudkan melalui partisipasi dalam Pemilu, mustahil akan lahir suatu iklim perubahan kultural, yang pada gilirannya, jika mampu dikelola dengan baik oleh para pimpinan mahasiswa, dalam artian bersifat kolaboratif, inklusif/pluralis, akan mampu melahirkan perubahan struktural sebagaimana yang selama ini diharapkan.

Untuk itu, mahasiswa UPI dari Ledeng hingga Geger Arum, mahasiswa UPI dari yang Kupu-Kupu, Kunang-Kunang, hingga Kuda-Kuda, mahasiswa UPI dari yang IPK-nya Nol Koma hingga 4, mahasiswa UPI dari yang suka nongkrong di UPNORMAL hingga Warung Mang Iyus, mahasiswa UPI dari yang ‘golput’ hingga yang HMI, KAMMI, PMII, GMNI, FMN, KMNU, IMM, HTI hingga UKM Sulap, bersatulah!

Ayo datang ke Sidang Umum dan berpartisipasilah dalam Pemilu BEM!

Cinta saja mesti dinyatakan, apalagi aspirasi.
Firman Tuhan inilah gitaku. Firman Tuhan inilah yang harus pula menjadi gitamu:
Innallahu la yu ghoiyru ma bikaumin, hatta yu ghoiyru ma biangfusihim.
Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kamu, sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri (Soekarno, Pidato HUT RI 1964).

Komentar

komentar