Home » Opini » Pemerintahan Jokowi-JK Terkena Tsunami

Pemerintahan Jokowi-JK Terkena Tsunami

aGanjar Darussalam
Ketua Umum HMI Cabang Bandung

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Non Aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) telah menimbulkan kegaduhan nasional dalam berbagai sektor kehidupan. Hal tersebut tidak semata-mata terjadi tanpa sebab, bukan sekedar Ahok merupakan salah satu calon gubernur DKI Jakarta namun ada kepentingan berskala nasional yang sangat dipengaruhi oleh Ahok. Melihat kasus yang dihadapi Ahok mungkin sensitif, namun reaksi yang ditimbulkan termasuk presiden yang sangat terlihat begitu reaksioner dalam kasus ini menjadi suatu indikasi adanya kepentingan yang sangat besar di balik kasus Ahok, pasalnya terjadi beberapa kasus yang menimpa kepala daerah namun presiden tidak sereaksioner seperti sekarang ini.

Bukan menjadi rahasia lagi jika pergerakan dan penyebaran komunisme di Indonesia mulai bermunculan lagi bahkan secara terang-terangan. Dewasa ini yang menjadi simbol komunisme teralh beralih dari Soviet yang runtuh ke China. China tampil sebagai negara yang mengalami kemajuan secara cepat. Dapat dikatakan bahwa China bagi negara lain seperti Panda yang lucu dan menarik. Dalam konsepsi politik. Penguasaan dan dominasi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan antar negara maupun antar bangsa, bahkan sampai ada munculnya teori ketergantungan (dependency teori) yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank dkk yang berintikan adanya ketergantungan negara ketiga terhadap negara kesatu.

Negara kesatu merupakan negara-negara maju, negara-negara yang menguasai perekonomian dan politik dunia sedangkan negara-negara ketiga adalah negara-negara yang masih mencoba untuk berkembang dan dalam perkembangannya membutuhkan bantuan negara pertama. Begitupun dengan perkembangan China dewasa ini yang pada akhirnya akan menguasai negara-negara lain melalui jalur ekonomi dalam rangka menyebarkan dan membumikan kembali komunisme.

Indonesia sebagai negara yang begitu kaya dengan bonus demografi yang besar senantiasa menjadi rebutan bagi negara-negara lain, setelah Amerika, kini China yang menggerogoti Indonesia. Berdasarkan realita politik. Jokowi sebagai presiden memiliki kedekatan yang sangat intens denga China bahkan dari sebelum terpilih sebagai presiden. Sedangkan Jusuf Kalla memiliki kedekatan dengan negara Paman Sam, Amerika Serikat terutama dengan Orang-orang demokrat Amerika. Sehingga kita harus memahami bahwa transisi terjadi bukan hanya dari SBY-Jokowi namun lebih jauh dari itu adalah peralihan mitra Indonesia dari Amerika ke China yang mana keduanya merupakan rival dalam konteks global.

Berdasarkan kondisi tersebut bukan tidak mungkin dalam pemerintahan RI akan timbul adanya dua matahari yakni Jokowi dan Jusuf Kalla. Indikasi yang menunjukan hal tersebut nampak dari adanya beberapa menteri yang secara terang-terangan “tidak nurut” terhadap presiden Joko Widodo sehingga dengan terpaksa presiden harus mengganti beberapa menteri dengan orang-orang yang dirasa tidak mengganggu stabilitas pemerintahannya.

Dengan terpilihnya Donald Trump dari Partai Republik sebagai presiden Amerika Serikan mengalahkan rivalnya Hillary Clinton dari Partai Demokrat memberikan imbas terhadap Indonesia termasuk dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan bahan-bahan pokok terutama daging sapi, hal ini jelas mengurangi daya beli masyarakat. Maksud saya bahwa presiden seharusnya memperhatikan kondisi tersebut dan bukan hanya intens mengawal Ahok.

AHOK menjadi TERSANGKA. Jauh sebelum Ahok ditetapkan sebagai tersangka, presiden Joko Widodo gencar melakukan safari politik dengan mengundang ormas-ormas Islam dan mendatangi instansi-instansi militer. Hemat saya langkah yang diambil oleh presiden dalam masalah ini tidak perlu terlalu reaksioner dan over karena imbas dari langkah-langkah yang dilakukan oleh presiden menyebabkan kegaduhan nasional. Ditambah lagi dengan “adu domba” ulama yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, Presiden mungkin bermaksud melindungi minoritas, namun untuk apa melindungi minoritas yang merusak dan mengabaikan mayoritas yang kitab sucinya di hina? mengapa presiden memilih untuk membela Ahok daripada jutaan rakyat Indonesia?

Saya merasa heran dengan perdebatan di kalangan umat islam sendiri, sudah jelas-jelas yang dilakukan oleh Ahok merupakan tindakan pelecehan dan penistaan agama. Dimana tidak salahnya Ahok dalam hal ini? Masyarakat jangan mau dibohongi Pakai Status Tersangka, saya rasa tidak etis seorang calon Gubernur menyandang status tersangka. Efek dari masalah ini bukan hanya soal politik, bukan hanya soal hukum, bukan hanya soal ekonomi namun berdampak terhadap keutuhan NKRI terutama persatuan dan kesatuan, harus diupayakan agar kasus Ahok tidak memiliki efek sistemik terutama terhadap keutuhan NKRI. Oleh karena itu masyarakat dan mahasiswa harus bersiap diri untuk terus berjuang dan melawan ketidakadilan dan kedzaliman dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi yang lebih masif, penegak hukum harus berlaku seadil-adilnya, tidak melakukan rekayasa-rekayasa karena intervensi dari pihak manapun untuk melindungi Ahok. Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, ketika dalam hal ini hukum yang dilaksanakan tidak memenuhi keadilan maka telah gugurlah hukum yang ditegakan indonesia dari tujuannya.

Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia memang merupakan alat kelengkapan negara, namun bukan alat yang harus tunduk pada satu orang saja, bukan alat presiden, bukan alat bagi yang mau membayar, bukan alat yang harus tunduk pada pihak yang memiliki nafsu kekuasaan, namun milik seluruh rakyat Indonesia. Arogansi yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta tindakan mengkriminalisasi terhadap para pendemonstran 4 November lalu terhadap para aktivis mahasiswa menunjukan adanya penurunan integritas kepolisian dalam menciptakan ketertiban. Suara-suara serta aspirasi di republik ini mulai dibungkam, korban-korban politik mulai berjatuhan, teror-teror mulai dilakukan, tapi seyogyanya seorang mahasiswa harus siap mengorbankan dirinya untuk suatu perubahan, untuk suatu perlawanan terhadap penindasan dan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.

Pernyataan dari Kapolda Metro Jaya, Komjen. Pol. Iriawan yang memprovokasi masa dari FPI untuk memukuli para pendemo dari HMI yang ia katakan sebagai provokator merupakan tindakan yang tidak etis dilakukan oleh seorang kapala kepolisian yang seharusnya menjaga ketertiban dan kemanan namun justru menimbulkan keresahan dan kegaduhan. Pagi tadi salah satu aktivis yang mengunggah video provokasi kapolda Metro Jaya terhadap FPI untuk memukuli HMI ditangkap dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu kami menuntut pembebasan para aktivis mahasiswa yang dipenjarakan serta agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya.

Kesimpulannya bahwa tidak terlalu sulit menilai dan memutuskan kasus Ahok jika menggunakan pendekatan hukum. Meskipun ada asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) namun tindakan pelecehan dan penistaan agama yang dilakukan Ahok adalah suatu kejahatan namun menjadi rumit karena proses yang dilakukan berkaitan erat dengan pendekatan politik. Artinya hukum harus ditegakan karena Ahok adalah seorang penista agama. Masyarakat jangan terjebak dengan isu-isu baru yang tercipta dari efek-efek persoalan ini. Jika kita Bangga terhadap Indonesia yang berbhineka dan berPancasila dengan sikap saling toleran terhadap umat beragama maka mari kita sama-sama jaga soliditas dan persatuan Indonesia.

Yakin Usaha SampaiPerkara Ahok : Pemerintahan Jokowi-JK Terkena Tsunami
Oleh : Ganjar Darussalam (Ketua Umum HMI Cabang Bandung)

KEGADUHAN DI NKRI – Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Non Aktif DKI Jakarta yakni Basuki Tjahja Purnama (Ahok) telah menimbulkan kegaduhan nasional dalam berbagai sektor kehidupan. Hal tersebut tidak semata-mata terjadi tanpa sebab, bukan sekedar Ahok merupakan salah satu calon gubernur DKI Jakarta namun ada kepentingan berskala nasional yang sangat dipengaruhi oleh Ahok. Melihat kasus yang dihadapi Ahok mungkin sensitif, namun reaksi yang ditimbulkan termasuk presiden yang sangat terlihat begitu reaksioner dalam kasus ini menjadi suatu indikasi adanya kepentingan yang sangat besar di balik kasus Ahok, pasalnya terjadi beberapa kasus yang menimpa kepala daerah namun presiden tidak sereaksioner seperti sekarang ini.

Bukan menjadi rahasia lagi jika pergerakan dan penyebaran komunisme di Indonesia mulai bermunculan lagi bahkan secara terang-terangan. Dewasa ini yang menjadi simbol komunisme teralh beralih dari Soviet yang runtuh ke China. China tampil sebagai negara yang mengalami kemajuan secara cepat. Dapat dikatakan bahwa China bagi negara lain seperti Panda yang lucu dan menarik. Dalam konsepsi politik. Penguasaan dan dominasi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan antar negara maupun antar bangsa, bahkan sampai ada munculnya teori ketergantungan (dependency teori) yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank dkk yang berintikan adanya ketergantungan negara ketiga terhadap negara kesatu.

Negara kesatu merupakan negara-negara maju, negara-negara yang menguasai perekonomian dan politik dunia sedangkan negara-negara ketiga adalah negara-negara yang masih mencoba untuk berkembang dan dalam perkembangannya membutuhkan bantuan negara pertama. Begitupun dengan perkembangan China dewasa ini yang pada akhirnya akan menguasai negara-negara lain melalui jalur ekonomi dalam rangka menyebarkan dan membumikan kembali komunisme.

Indonesia sebagai negara yang begitu kaya dengan bonus demografi yang besar senantiasa menjadi rebutan bagi negara-negara lain, setelah Amerika, kini China yang menggerogoti Indonesia. Berdasarkan realita politik. Jokowi sebagai presiden memiliki kedekatan yang sangat intens denga China bahkan dari sebelum terpilih sebagai presiden. Sedangkan Jusuf Kalla memiliki kedekatan dengan negara Paman Sam, Amerika Serikat terutama dengan Orang-orang demokrat Amerika. Sehingga kita harus memahami bahwa transisi terjadi bukan hanya dari SBY-Jokowi namun lebih jauh dari itu adalah peralihan mitra Indonesia dari Amerika ke China yang mana keduanya merupakan rival dalam konteks global.

Berdasarkan kondisi tersebut bukan tidak mungkin dalam pemerintahan RI akan timbul adanya dua matahari yakni Jokowi dan Jusuf Kalla. Indikasi yang menunjukan hal tersebut nampak dari adanya beberapa menteri yang secara terang-terangan “tidak nurut” terhadap presiden Joko Widodo sehingga dengan terpaksa presiden harus mengganti beberapa menteri dengan orang-orang yang dirasa tidak mengganggu stabilitas pemerintahannya.

Dengan terpilihnya Donald Trump dari Partai Republik sebagai presiden Amerika Serikan mengalahkan rivalnya Hillary Clinton dari Partai Demokrat memberikan imbas terhadap Indonesia termasuk dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan bahan-bahan pokok terutama daging sapi, hal ini jelas mengurangi daya beli masyarakat. Maksud saya bahwa presiden seharusnya memperhatikan kondisi tersebut dan bukan hanya intens mengawal Ahok.

AHOK menjadi TERSANGKA. Jauh sebelum Ahok ditetapkan sebagai tersangka, presiden Joko Widodo gencar melakukan safari politik dengan mengundang ormas-ormas Islam dan mendatangi instansi-instansi militer. Hemat saya langkah yang diambil oleh presiden dalam masalah ini tidak perlu terlalu reaksioner dan over karena imbas dari langkah-langkah yang dilakukan oleh presiden menyebabkan kegaduhan nasional. Ditambah lagi dengan “adu domba” ulama yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, Presiden mungkin bermaksud melindungi minoritas, namun untuk apa melindungi minoritas yang merusak dan mengabaikan mayoritas yang kitab sucinya di hina? mengapa presiden memilih untuk membela Ahok daripada jutaan rakyat Indonesia?

Saya merasa heran dengan perdebatan di kalangan umat islam sendiri, sudah jelas-jelas yang dilakukan oleh Ahok merupakan tindakan pelecehan dan penistaan agama. Dimana tidak salahnya Ahok dalam hal ini? Masyarakat jangan mau dibohongi Pakai Status Tersangka, saya rasa tidak etis seorang calon Gubernur menyandang status tersangka. Efek dari masalah ini bukan hanya soal politik, bukan hanya soal hukum, bukan hanya soal ekonomi namun berdampak terhadap keutuhan NKRI terutama persatuan dan kesatuan, harus diupayakan agar kasus Ahok tidak memiliki efek sistemik terutama terhadap keutuhan NKRI. Oleh karena itu masyarakat dan mahasiswa harus bersiap diri untuk terus berjuang dan melawan ketidakadilan dan kedzaliman dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi yang lebih masif, penegak hukum harus berlaku seadil-adilnya, tidak melakukan rekayasa-rekayasa karena intervensi dari pihak manapun untuk melindungi Ahok. Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, ketika dalam hal ini hukum yang dilaksanakan tidak memenuhi keadilan maka telah gugurlah hukum yang ditegakan indonesia dari tujuannya.

Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia memang merupakan alat kelengkapan negara, namun bukan alat yang harus tunduk pada satu orang saja, bukan alat presiden, bukan alat bagi yang mau membayar, bukan alat yang harus tunduk pada pihak yang memiliki nafsu kekuasaan, namun milik seluruh rakyat Indonesia. Arogansi yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta tindakan mengkriminalisasi terhadap para pendemonstran 4 November lalu terhadap para aktivis mahasiswa menunjukan adanya penurunan integritas kepolisian dalam menciptakan ketertiban. Suara-suara serta aspirasi di republik ini mulai dibungkam, korban-korban politik mulai berjatuhan, teror-teror mulai dilakukan, tapi seyogyanya seorang mahasiswa harus siap mengorbankan dirinya untuk suatu perubahan, untuk suatu perlawanan terhadap penindasan dan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.

Pernyataan dari Kapolda Metro Jaya, Komjen. Pol. Iriawan yang memprovokasi masa dari FPI untuk memukuli para pendemo dari HMI yang ia katakan sebagai provokator merupakan tindakan yang tidak etis dilakukan oleh seorang kapala kepolisian yang seharusnya menjaga ketertiban dan kemanan namun justru menimbulkan keresahan dan kegaduhan. Pagi tadi salah satu aktivis yang mengunggah video provokasi kapolda Metro Jaya terhadap FPI untuk memukuli HMI ditangkap dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu kami menuntut pembebasan para aktivis mahasiswa yang dipenjarakan serta agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya.

Kesimpulannya bahwa tidak terlalu sulit menilai dan memutuskan kasus Ahok jika menggunakan pendekatan hukum. Meskipun ada asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) namun tindakan pelecehan dan penistaan agama yang dilakukan Ahok adalah suatu kejahatan namun menjadi rumit karena proses yang dilakukan berkaitan erat dengan pendekatan politik. Artinya hukum harus ditegakan karena Ahok adalah seorang penista agama. Masyarakat jangan terjebak dengan isu-isu baru yang tercipta dari efek-efek persoalan ini. Jika kita Bangga terhadap Indonesia yang berbhineka dan berPancasila dengan sikap saling toleran terhadap umat beragama maka mari kita sama-sama jaga soliditas dan persatuan Indonesia. Yakin Usaha Sampai!

Komentar

komentar