Home » Opini » Di Balik Peristiwa Pasca 411

Di Balik Peristiwa Pasca 411

aaGanjar Darussalam (Ketua Umum HMI Cabang Bandung)

Aksi damai 4 November 2016 yang dilakukan oleh jutaan umat Islam dalam menuntut penegakan hukum atas penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjadi suatu bukti bahwa bangsa kita masih memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah kebangsaan dan keumatan, hal tersebut juga menjadi suatu tekanan bagi pemerintah sehingga mungkin saja pemerintah merasa sangat terancam dengan kondisi tersebut.

Pemelintiran opini publik banyak dilakukan untuk membuat bias masyarakat sehingga tidak lagi fokus terhadap kasus penistaan agama namun lebih kepada adu domba antar ormas dan ulama, memfitnah pihak-pihak yang terlibat dalam aksi serta membuat berbagai kondisi termasuk provokasi yang berimplikasi pada pembelokan opini. Salah satunya dengan menuding Himpunan Mahasiswa Islam sebagai provokator

Selasa dini hari, 8 November 2016 polisi dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap beberapa Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dengan alasan yang tidak jelas. Penangkapan yang dilakukan terkesan mendadak dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, padahal seyogyanya dilakukan pemberitahuan dan pemanggilan terlebih dahulu karena para kader HMI bukan teroris atau pelaku penyalahgunaan narkotika.

Dalam proses hukum hendaknya tetap memperhatikan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Arogansi yang dilakukan oleh petugas saat penangkapan dan putusan beberapa pengurus PB HMI yang begitu cepat mengindikasikan adanya suatu gerakan untuk melakukan teror sebagai HMI, namun mengapa harus HMI?

Melihat sedikit fase-fase perjuangan HMI, pada tahun 1965 organisasi-organisasi berideologi kiri (komunis) membentuk suatu organisasi yakni Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) di bawah asuhan D.N. Aidit yang tujuannya adalah membubarkan HMI karena HMI di anggap mengganggu pencapaian tujuan-tujuan mereka. Dengan independensinya dan daya survivenya, akhirnya HMI mampu bertahan dan tetap eksis hingga saat ini.

Indikasi begitu kuat kejuasaan Hari ini di tunggangi gerakan (Kiri). Meskipun Komunisme dan Marxisme sudah dilaarang melalui ketetapan MPRS No : TAP/XXV/MPRS/1966 namun bukan berarti komunisme dan Marxisme di Indonesia mati. Dalam kurun waktu 51 tahun sejak 1965, komunis tentu sudah melakukan berbagai upaya untuk kembali menguasai Indonesia termasuk dengan masuk ke sistem pemerintahan. Hari ini HMI kembali dilemahkan, difitnah bahkan di intimidasi dengan berbagai cara, meskipun zaman telah berubah namun HMI akan tetap fokus mengabdikan diri untuk umat dan bangsa serta menjaga keutuhan NKRI.

Upaya-upaya pelemahan terhadap HMI mengindikasikan hal serupa seperti yang dilakukan tahun 1965 oleh PKI terhadap HMI yakni karena HMI dirasa akan sangat mengganggu dalam mensukseskan manifesto kiomunis di Indonesia. Komunis di Indonesia dewasa ini telah masuk dan menguasai berbagai aspek kehidupaan terutama dalam bidang ekonomi. Dengan bargaining yang dibangun akhirnya pemerintahpun luluh, artinya dalam pemerintah dewasa ini sangat berpotensi didomplengi oleh gerakan kiri. Tanda-tanda dari hal tersebut sudah sangat jelas terlihat.

Pernyataan Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) yang menyatakan bahwa aksi 4 November ditunggangi oleh aktor politik menciptakan kegaduhan dalam kehidupan bernegara. Secara etika presiden hendaknya tidak menyatakan hal demikian mengingat itupun baru asumsi saja, namun yang lebih penting adalah seharusnya presiden berbicara mengenai bagaimana kasus Ahok agar pemerintah dapat menjalankan peranannya demi terciptanya kedamaian dan kestabilan negara dengan penegakan keadilan. Jadi siapa yang sebenrnya di domplengi? Pemerintah atau Aksi 4 November?

Kami akan tetap Mendukung TNI dan Polri sebagai alat negara yang harus tetap berpihak pada rakyat dalam mencapai tujun Undang-undang Dasar dan bukan melindungi kedzaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama harus tetap berjalan sebagaimana prosedur, tidak ada rekayasa hukum dalam proses penegakannya. Yakin Usaha Sampai.*

Komentar

komentar