ojk
Home » Ekonomi » OJK Cabut Izin Operasional BPR Ini

OJK Cabut Izin Operasional BPR Ini

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Kantor Regionnal Jabar, Riza Aulia (kiri), menjelaskan pencabutan izin usaha PT BPR Sinarenam Permai Jati Asih.
(jabartoday.com/ISTIMEWA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Dalam dunia perbankan, megalami kegagalan manajemen dapat menimbulkan risiko fatal. Satu di antaranya, pencabutan izin operasional.

Hal itu dialami PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sinarenam Permai Jatiasih. Akibat kinerja yang buruk, selaku lembaga yang mengawasi kinerja industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  akhirnya, mencabut izin usaha BPR yang beralamat di Komplek Grand Bekasi Centre Blok A-15, Jalan Cut Meutia, Kabupaten Bekasi, Jabar itu.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Kantor Regional (KR) 2 Jabar, Riza Aulia, mengatakan, dasar pencabutan izin usaha PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih terbitnya Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-186/D.03/2018 tanggal 8 November 2018. “Berdasarkan surat itu, sejak 8 November 2018,  PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih, tidak lagi beroperasi,” tandas Riza, di OJK KR 2 Jabar, Jalan Ir H Djuanda Bandung.

Riza menjelaskan, pencabutan izin BPR itu melalui berbagai tahap dan proses. Perbankan itu, jelasnya, pada 25 Juli 2018, berstatus BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK). Status itu, jelasnya, karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0 persen. Padahal, normalnya, rasio KPMM minimal 8 persen.

Jadi, jelasnya, sesuai POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 56/SEOJK.03/2017, tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah. “Kami memberi kesempatan bagi para pemegang saham untuk memperbaiki kinerjanya. Sayang, mereka gagal,” ucap Reza.

Akhirnya, pungkas Reza, berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan BPR yang kian memburuk, lalu adamya pernyataan pemegang saham yang tidak bersedia melakukan langkah penyehatan, dan merujuk aturan, pihaknya mengambil langkah pamungkas. “Izin operasional BPR itu kami cabut,” tutupnya. (win)

Komentar

komentar