ojk
Home » Ekonomi » Antisipasi Investasi Bodong, OJK Segera Gandeng Kementerian Ini

Antisipasi Investasi Bodong, OJK Segera Gandeng Kementerian Ini

Rokhmad Sunanto, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.
(jabartoday.com/erwin ardiansyah)

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Sejak beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat yang menjadi korban aksi penipuan investasi dan penghimpunan dana, termasuk mengatasnamakan ibadah murah.

Yang batu-baru ini terjadi, puluhan ribu jamaah gagal beribadah murah karena menjadi korban penipuan sejumlah biro perjalanan. Sebut saja First Travel, PT ABU Tour, dan lainnya. Selain itu, banyak pula menjadi korban penipuan investasi bodong, yang menawarkan keuntungan berlipat.

Karenanya, bersama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Satuan Tugas Waspada investasi. “Secara hukum, mereka legal karenaemiliki izin. Namun, dalam perkembangannya, mereka melakukan berbagai penyimpangan. Ini yang harus diwaspadai seluruh masyarakat,” tandas Rokhmad Sunanto, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, pada Sosialisasi Satuan Tugas Penanganan Tindakan Melawan Hukum Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi di Trans Luxury Hotel, jalan Mangkusubroto Bandung, Jumat (13/4).

Rokhmad meneruskan, sebaiknya, masyarakat berhati-hati apabila mendapat penawaran yang menggiurkan. Misalnya, katanya, dalam bentuk investasi, baik emas, dana, atau komoditi lainnya. Jika penawarannya berupa keuntungan besar melebihi suku bunga perbankan, semisal 10 persen per bulan, sebaiknya, hindari penawaran itu.

Yang terkini, ungkapnya, ada pula penawaran berbentuk website. “Ini pun harus masyarakat waspadai. Karenanya, kami berencana untuk menjalin koordinasi san kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi berkenaan dengan kemungkinan penawaran investasi bodong, seperti investasi emas, investasi sawit, atau penghimpunan dana masyarakat melalui website,” paparnya.

Selain investasi bodong dan modus lainnya, termasuk upaya penipuan berkedok biro perjalanan umrah, Rokhmad menginginkan, masyarakat pun patut mencermati mewaspadai bitcoin. “Padahal, sudah jelas, bahwa berdasarkan peraturan dan undang undang, jelasnya, mata uang resmi untuk bertransaksi di Indonesia adalah rupiah,” pungkasnya.  (win)

 

Komentar

komentar