Home » Ekonomi » Jurus Pemerintah Perkuat Pengawasan Naker

Jurus Pemerintah Perkuat Pengawasan Naker

Menakertrans, Hanif Dakhiri
(jabartoday.com/net)

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Sejauh ini, masih banyak permasalahan ketemagakerjaan. Misalnya, terjadinya berbagai pelanggaran pidana dan perdata, semisal pemberian upah bagi para pekerja yang tidak sesuai peraturan.

“Memang perlu adanya pengawasan ketenagakerjaan secara menyeluruh beserta konsekuensinya. Nisalnya, pelanggaran bersifat perdata, penyelesaiannya perdata. Begitu pula apabila pelanggarannya pidana. Contoh, pembayaran upah yang tidak sesuai aturan, itu masuk ranah pidana. Penyelesaiannya pun pidana,” tandas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Hanif Dakhiri, usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemenakertrans tentang Pengawasan Ketenagakerjaan di Hotel Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang 45 Bandung, Rabu (13/9).

Hanif mengakui bahwa sampai saat ini, terdapat sejumlah perusahaan yang terjerat pelanggaran pidana. Sebagian, ungkapnya, ada yang segera menjalani proses persidangan. “Jumlahnya? Ada lah,” kata Hanif.

Karenanya, agar sistem pengawasan lebih efektif, Hanif menegaskan, saat ini, penangannya tidak dapat melalui pola konvensional. Menurutnya, harus ada upaya konkret dan inovasi. Seperti, kata dia, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Diutarakan, secara geografis, negara ini sangat luas. Apabila pengawasan masih secara konvensional, lanjutnya, butuh sumber daya manusia (SDM) yang tidak sedikit. Sementara salah satu kendala pengawasan saat ini yaitu keterbatasannya SDM. “Jadi, perlu adanya sebuah sistem yang mumpuni supaya pengawasan kian kuat dan antisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan,” urainya.

Pihaknya, sahut Hanif, terus mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi. Salah satu pengembangannya, tuturnya, setiap perusahaan wajib melaporkan segala sesuatunya secara transparan, termasuk berbagai perkembangannya,” tutup Hanif. (win)

 

Komentar

komentar