Home » Ekonomi » Asa Industri Garmen di 4 Daerah : Juli Tahun Ini, SK Segera Terbit

Asa Industri Garmen di 4 Daerah : Juli Tahun Ini, SK Segera Terbit

(jabartoday.com/net)

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Dalam dunia ketenagakerjaan, pemerintah menerbitkan regulasi berkenaan Upah Minimum Kota-Kabupaten (UMK), yang acuannya pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, pemerintah pun memberlakukan UMK Pertanian, yang nilainya lebih kecil daripada UMK. Lalu, ada juga Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota-Kabupaten.

Berbeda dengan garmen. Sejauh ini, pemerintah belum menerbitkan kebijakan khusus sebagai payung hukum sektor ini. Perlunya kebijakan khusus itu karena berbagai faktor yang dapat mengancam keberlangsungan industri garmen di tanah air, khususnya Jabar, utamanya di 4 daerah, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta.

Memang, kalau hanya melihat gaji pokok, upah para pekerja perusahaan garmen di Kota Bekasi, tidak melebihi Upah Minimum Kota-Kabupaten (UMK) UMK Kota Bekasi. Namun, take home pay para pekerja perusahaan garmen melebihi UMK karena tterdiri atas gaji pokok plus bonus lembur. “Perlunya kebijakan itu juga berkaitan dengan para buyers,” tandas Ketua Dewan Pimpinan Provknsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Dedy Widjaja, di Jalan Soekarnohatta Bandung.

Dedy menjelaskan, para buyers menginginkan adanya sebuah putusan pemerintah mengenai upah khusus garmen. Jika tidak ada kebijakan atau putisan khusus, ungkapnya, para buyer stop pemesanan. Efeknya, industri garmen di Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta terancam stop produksi. Dampak lainnya, kata dia, puluhan ribu tenaga kerja terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) masif.

Namun, pasca bertemu Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), M Jusuf Kalla, pada 14 Juli 2017, Industri garmen dapat bernafas lega. Pasalnya, jelas Dedy, dalam pertemuan yamg dihadiri Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, lalu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Ferry Sofwan Arief, kemudian Dewan Pimpinan Kota-Kabupaten (DPK) Apindo 4 daerah tadi, termasuk Menakertrans, ketua serikat pekerja level provinsi, dan beberapa lainnya, terjadi kesepakatan.

“Dalam pertemuan itu, semua bersepakat bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar supaya menerbitkan Surat Keputusan (SK) Upah Miniman Sektoral Provinsi (UMSP) Padat Karya sektor garmen khusus untuk Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta. Nilainya berbeda,” papar Dedy.

Sebenarnya, ungkap Dedy, sejak awal 2017, para pelqku industri garmen menetapkan upah bagi para pekerjanya tidak melebihi UMK 2017. Itu terjadi, teramgnya, karena adanya kesepakatan antara perusahaan dan para pekerjanya. Selain itu, juga diketahui dan rekomendasinya untuk Disnakertrans Jabar ditandatangani oleh pemerintah kota-kabupaten 4 daerah tersebut.

Pihaknya berharap, cetus Dedy, Pemprov Jabar memenuhi janjinya untuk menerbitkan SK UMSP Padat Karya Sektor Garmen khusus 4 daerah itu pada Juli 2017. Apabila hingga akhir Juli 2017 SK itu belum terbit, industri garmen kembali terancam.

Penyebabnya, para buyers, yamg antara lain asal Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, dan Asia, seperti Jepang, ingin payung hukum pengupahan khusus garmen di 4 kota-kabupaten itu pada akhir Juli 2017. “Kalau lewat Juli, kemungkinan wassalam. Karenanya, kami berharap, Juli ini, SK itu terbit,” tutup Dedy.  (win)

 

 

 

Komentar

komentar