Home » Ekonomi » Penyesuaian NJOP Berdasarkan Asas Keadilan

Penyesuaian NJOP Berdasarkan Asas Keadilan

Rapat ekspose rencana penerbitan regulasi NJOP, yang langsung dipimpin Sekda Kota Bandung Yossi Irianto. Jumat (13/1). (humas pemkot bandung)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Pemerintah Kota Bandung berencana untuk menerbitkan regulasi baru terkait penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pemkot telah melakukan kajian ilmiah berdasarkan berbagai faktor, mulai dari perhitungan Assessment Sales Ratio, penggunaan lahan, dan klasifikasi jalan sehingga diperoleh pembobotan nilai persentase penyesuaian NJOP.

Namun demikian, penyesuaian tarif NJOP tersebut dilakukan berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas. Hal ini sesuai dengan amanat pimpinan daerah dalam melandasi setiap kebijakan pemerintahan di Kota Bandung.

“Pembobotan dan klasifikasi itu, termasuk  perhitungan Assessment Sales Ratio dilakukan agar penyesuaian nilainya proporsional. Tentunya dengan memerhatikan asas keadilan. Kami bedakan penyesuaian NJOP antara perumahan, perdagangan/perkantoran dan industri. Klasifikasi jalan juga mempengaruhi,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, dalam ekspose pembobotan nilai persentase penyesuaian NJOP, di Balai Kota Bandung, Jumat (13/01).

Klasifikasi jalan yang dimaksud, sambung Ema, adalah berdasarkan aksesibilitas dan status jalan. Klasifikasi tersebut ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, antara lain jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan/gang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, bidang yang terletak di jalan arteri primer akan berbeda nilainya dengan bidang yang terletak di jalan lokal atau jalan lingkungan. Hal inilah yang membedakan dengan regulasi sebelumnya, di mana perhitungan NJOP dipukul rata dalam satu wilayah.

Kondisi saat ini, tutur Ema, potensi pendapatan pemerintah kota dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maksimal berada di angka Rp 383,27 miliar. Perhitungan itu dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Jumlah tersebut berasal dari 338.536 Objek Pajak aktif yang telah terverifikasi.

“Dengan potensi objek pajak yang ada, dengan regulasi yang baru kita berpotensi bisa mengumpulkan maksimal Rp 506 miliar, naik Rp 123 miliar atau 32,10 persen dari tahun sebelumnya, yang ada di kisaran Rp 383 miliar. Maka, harapannya usulan tersebut bisa disetujui oleh semua pihak,” pungkas Ema. (koe)

Komentar

komentar