Home » Ekonomi » Pungut Pajak Tanpa Izin, Pemerintah Bisa Digugat

Pungut Pajak Tanpa Izin, Pemerintah Bisa Digugat

(GAMBAR ILUSTRASI: ISTIMEWA)

(GAMBAR ILUSTRASI: ISTIMEWA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Sejauh ini, untuk membiayai proyek dan program pembangunan, salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Namun, ada kemungkinan, tidak sedikit pemerintah daerah kota-kabupaten yang melakukan pemungutan pajak tanpa dasar hukum, misalnya, peraturan daerah (Perda).
 
“Jika tidak ada dasar hukumnya yang jelas, pemerintah daerah tidak boleh melakukan pemungutan meskipun potensi pajaknya besar,” ujar Wakil Ketua Bidang III Pengadilan Pajak, Tri Hidayat Wahyudi Ak MBA, usai Sosialisasi Pengadilan Pajak di The Papandayan, Senin (24/3/2014).
 
Tri menegaskan, jika pemerintah, baik kota, kabupaten, provinsi, maupun pusat, yang melakukan pemungutan pajak tanpa dasar hukum, seperti perda, peraturan pemerintah, bahkan undang-undang, masyarakat dapat mengajukan penggugatan. “Apabila penggugatan masyarakat itu masuk atau ditangani Pengadilan Pajak, tentunya, kami melakukan pemeriksaan,” sambung Tri.
 
Seandainya dalam pemeriksaan itu ternyata memang sebuah pemungutan pajak tidak dilandasi peraturan, paparnya, apa yang dilakukan pemerintah tersebut (melakukan pemungutan) adalah hal yang tidak benar. “Itu tidak boleh,” tegasnya.
 
Pemerintah daerah, bahkan pusat, tambah dia, wajib membatalkan pemungutan pajak tanpa dasar hukum. Selain itu, imbuhnya, pemerintah  pun,wajib mengembalikan uang pungutan pajak tersebut kepada masyarakat. “Dasar hukumnya ada, seperti Undang Undang Keuangan Negara,” kata Tri.
 
Tri meneruskan, sejauh ini, memang terdapat ribuan kasus yang ditangani Pengadilan Pajak. Tahun lalu, ungkap dia, pihaknya menangani hampir 10 ribu berkas permohonan sengketa pajak. “Sekitar 90 persen merupakan sengketa pajak pusat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPh), kepabeanan dan cukai. Sisanya, berupa pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), Pajak Bumi Bangunan (PBB),” urai dia.
 
Di daerah, tukas dia, ada beberapa kasus sengketa yang tergolong paling banyak ditangani Pengadilan Pajak. Antara lain, ujarnya, Pajak Bahan Bakar, dan PBB. Untuk PBB, sahut dia, lebih banyak pada perusahaan-perusahaan. (ADR)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.