Home » Ekonomi » Kredit Macet Belum Tentu Korupsi

Kredit Macet Belum Tentu Korupsi

Kredit-macet-IlustrasiJABARTODAY.COM – JAKARTA

Sejauh ini di Indonesia, masih cukup banyak kredit macet perbankan milik badan usaha milik negara/daerah, yang terjadi. Tidak jarang, kasus kredit macet berakhir di ranah hukum pidana.

Dosen Fakultas Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Yunus Husein SH, LLM, tidak membantah bahwa sampai saat ini, tidak sedikit lembaga perbankan BUMN-BUMD yang mengalami kredit macet. “Tapi, belum tentu kredit macet termasuk katagori tindak pidana korupsi,” ujar Yunus pada seminar Nasional Perspektif Hukum Penanganan Kredit Macet pada Bank BUMN/BUMD: Korupsi atau Risiko Bisnis, Rabu (19/3/2014).

Yunus berpendapat, Non-Performing Loans alias kredit bermasalah terjadi karena beberapa hal, seperti kondisi debitur, internal perbankan, termasuk ekonomi makro.

Yunus meneruskan, berkaitan dengan adanya tindak korupsi dalam NPL, bergantung pada kasusnya. “Artinya, kredit macet dapat masuk kategori korupsi jika terjadi pelanggaran hukum. Tapi, jika termasuk risiko perbankan BUMN-BUMD, kredit macet itu bukan termasuk pidana korupsi,” paparnya.

Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto membenarkan, bahwa masuk tidaknya kredit macet sebagai tindak korupsi berdasarkan kasusnya. Andhi menjelaskan, jika saat penyalurannya terjadi upaya melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara dan ada tidaknya pihak yang diuntungkan, hal itu dapat termasuk tindak korupsi. “Juga perhatikan ada tidaknya niat jahat saat mengucurkan kredit. Jadi, jika doktrin judgement rule terpenuhi dan niat jahat tidak terbukti, berarti tidak termasuk katagori tindak korupsi,” terang Andhi.

Andhi mengakui, bahwa sampai kini, penafsiran kredit macet perbankan BUMN-BUMD sebagai tindak korupsi masih beragam. Pasalnya, terang Andhi, adanya dikotomi pengertian keuangan negara dan perundang-undangan di Indonesia.

Ketua Serikat Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten atau bank bjb Agus Jaja Ma’soem mengatakan, jika kredit macet menjadi kasus pidana, hal itu dapat membuat perbankan tidak lagi menyalurkan kredit. Itu, tukasnya, membuat pihak perbankan BUMN-BUMD khawatir terjerat tindak korupsi.

Kondisi itu, sahut Agus, dapat membuat daya saing perbankan BUMN-BUMD menjadi lemah. Pasalnya, perbankan swasta tidak terikat peraturan seperti yang terjadi pada perbankan BUMN-BUMD. (ADR)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.