Home » Ekonomi » Pemprov Jabar Akan Galakkan Skema Pembiayaan Berbasis Syariah

Pemprov Jabar Akan Galakkan Skema Pembiayaan Berbasis Syariah

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Peran para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi tergolong besar. Sayangnya, sejauh ini berbagai kendala masih menghadang para pelaku sektor tersebut. Satu diantaranya dalam pembiayaan perbankan.

Kondisi itu terjadi karena hingga kini, masih banyak pelaku UMKM yang terbentur akses perbankan. Misalnya, terganjal oleh adanya sistem agunan yang menjadi persyaratan kredit perbankan, baik swasta, maupun BUMN dan BUMD, termasuk perbankan asing.

 

         
Karenanya, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan keberadaan para pelaku UMKM, diantaranya melalui program Kredit Cinta Rakyat (KCR).

 

         
Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Jabar, hingga September 2013, total nilai pembiayaan KCR, yang penyalurannya melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten atau bank bjb, mencapai Rp 219,11 miliar.

 

         
Agar penyaluran KCR lebih optimal, Pemprov Jabar memiliki strategi lain. Yaitu, berencana memanfaatkan skema pembiayaan berbasis syariah. Pemerintah provinsi berkeyakinan bahwa skema syariah dapat mendongkrak penyaluran KCR.“Kami berencana mendorong dana KCR yang bisa melalui perbankan syariah,” tandas Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, kepada wartawan usai Gerakan Ekonomi Syariah (Gres) pada Car Free Day Dago, Minggu (17/11).
Diutarakan, dana yang skema pembiayaan syariah untuk menopang program KCR merupakan dana baru. Sumbernya, ungkap dia, APBD Pemprov Jabar. Rencananya, alokasi skema pembiayaan syariah Rp 50 miliar.

Heryawan menyatakan, salah satu hal mengapa pihaknya ingin menggunakan skema syariah, yaitu, selain mendorong pertumbuhan penyaluran KCR, juga merupakan upaya untuk mengembangkan ekonomi syariah. Menurutnya, upaya tersebut dapat menjadi sebuah strategi untuk mengikis praktik renten. Karenanya, Heryawan berkeinginan, jika rencana itu terwujud, program KCR melalui perbankan syariah dapat menjangkau masyarakat di pelosok-pelosok, yang selama ini, memang belum tersentuh perbankan.

Keinginan Heryawan lainnya, yakni, tidak hanya para pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan program KCR, tetapi juga para tenaga kerja Indonesia. Dia berpandangan, para TKI pun memiliki hak dan membutuhkan akses permodalan.“Kami kira, KCR cocok dan tepat bagi para TKI. Itu karena pagunya sesuai kebutuhan mereka (TKI. RED), yaitu sebagai modal keberangkatan. Nilainya, Rp 50 juta per orang. Juga, suku bunganya rendah, sekitar 8,3 persen per tahun,” tutup Heryawan.

Sementara itu, data Bank Indonesia Kantor Wilayah VI Jabar-Banten menunjukkan, aset lembaga perbankan syariah, khusus di Jabar, menunjukkan tren pertumbuhan positif. Posisi September 2013, aset perbankan berbasis syariah di tatar Pasundan naik 2,35% lebih tinggi daripada Agustus 2013 dengan nominal Rp 27,49 triliun.

Pangsa pasar perbankan syariah, hingga periode tersebut di Jabar, sebesar 6,28%. Angka itu melebihi pangsa perbankan syariah nasional, yakni 4,47%. Bahkan, jika perbandingannya dengan target pertumbuhan nasional, yaitu 5%, juga masih lebih tinggi Jabar. Nominal aset perbankan syariah nasional, sejauh ini, senilai Rp 269,43 triliun. Sedangkan aset perbankan nasional sebesar Rp 6.021,6 triliun. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.