Home » Ekonomi » Inpres Harus Jadi Acuan Penetapan UMK

Inpres Harus Jadi Acuan Penetapan UMK

deddy widjayaJABARTODAY.COM – BANDUNG

Hingga kini upah kerap menjadi sebuah hal yang krusial dalam dunia industri nasional. Pasalnya, tidak jarang, kenaikan upah yang terjadi hampir setiap tahun, menyebabkan pro-kontra serta kontroversi. Misalnya, adanya putusan pemerintah daerah yang menyetujui kenaikan upah yang tinggi. Hal itu dapat memicu keinginan daerah lain yang kenaikan upahnya lebih rendah.

Melihat kondisi itu, pemerintah menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan upah pekerja, yaitu Instruksi Presiden 9 tahun 2013. “Ini dapat menjadi payung hukum,  utamanya, yang berkenaan dengan upah kalangan pekerja dan buruh,” ujar Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat, Deddy Widjaya, Selasa (22/10).

Deddy berpendapat, terbitnya inpres tersebut dapat berefek baik, yaitu pada iklim investasi, utamanya di Jabar. Selain itu, terbitnya inpres tersebut pun dapat menjadi sebuah pemecahan berbagai permasalahan naiknya upah para pekerja.

Deddy meneruskan, sebaiknya dalam menetapkan upah minimum kota-kabupaten (UMK), setiap pemerintah kota-kabupaten, utamanya di Jabar, mengacu pada inpres tersebut. Menurutnya, Inpres 9/2013 memilik peran besar, tidak hanya bagi kalangan pekerja, tetapi juga industri, termasuk seluruh stakeholder.

Sebelum inpres tersebut terbit, cukup kerap, pemerintah gamang dan labil, utamanya, saat adanya desakan kalangan buruh dan pekerja. Akibatnya, terang Deddy, terdapat kesan bahwa kenaikan upah yang ditetapkan pemerintah karena desakan, bukan kesepakatan antara serikat pekerja, dewan pengupahan, dan kalangan pengusaha. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.