Home » Ekonomi » Tidak SNI, Sanksi Hantui Peritel

Tidak SNI, Sanksi Hantui Peritel

ritelJABARTODAY.COM – BANDUNG

Untuk meningkatkan daya saing dan standar mutu, pemerintah menerbitkan regulasi bagi seluruh produk dalam negeri, diantaranya  sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, sejauh ini, masih banyak produk domestik yang tidak ber-SNI.

Ironisnya, produk-produk itu masih beredar pada sejumlah pasar ritel dan modern, termasuk di Kota Bandung. Penemuan beberapa produk tidak ber-SNI itu terkuak ketika jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada beberapa ritel di Kota Kembang.

“Peredaran produk tidak ber-SNI melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen. Tentunya, ada sanksi. Untuk itu, kami berencana untuk bertindak tegas kepada para peritel yang masih menjual produk-produk tidak ber-SNI,” ujar Kepala Dinas Indag Jabar, Ferry Sofwan Arief, saat dihubungi dari Bandung, Sabtu (12/10).

Ferry menyatakan, bentuk sanksi bagi para peritel yang memperjualbelikan produk tidak ber-SNI dan tidak sesuai ketentuan tergolong berat. Diantaranya, kata dia, terancam pencabutan izin usaha. Selain itu, denda administrasi yang nilainya mencapai Rp 2 miliar ataupun hukuman penjara 5 tahun.

Ferry meneruskan, hasil sidak yang berlangsung Jumat (11/10) menunjukkan, terdapat sejumlah produk tidak ber-SNI dan tidak sesuai ketentuan pada beberapa ritel, antara lain elektronik, makanan, helm, dan sebagainya. Namun, hingga saat ini, pihaknya masih memberi kesempatan kepada para peritel untuk melakukan pembenahan dan perbaikan.

“Kami memberi waktu satu tahun kepada kawan-kawan peritel. Kami segera menindaklanjuti masalah ini. Salah satunya, melalui sosialisasi, tidak hanya kepada setiap peritel, tetapi juga asosiasi peritel,” tegas Ferry.

Ferry menambahkan, para pengusaha ritel dapat menginformasikan hal tersebut kepada suplier masing-masing supaya membenahi dan menyempurnakan produknya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Jabar, Henri Hendarta, menyatakan, pada dasarnya pihaknya senantiasa berusaha menaati dan mematuhi kebijakan serta peraturan pemerintah. “Kami pun siap apabila pemerintah menerapkan sanksi. Kami sepakat bahwa SNI sangat penting karena ini bagian perlindungan konsumen,” sahut Henri.

Agar penegakan aturannya lebih optimal, Henri mengharapkan pemerintah melakukan sosialisasi secara luas, tidak hanya kepada para peritel, tetapi juga para produsen dan supplier yang memasok produknya pada pasar modern. “Perlu adanya sosialisasi, termasuk bagi pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) berkenaan dengan kebijakan tersebut. Itu supaya para produsen, supplier, termasuk UMKM lebih memahaminya,” tutup Henri. (VIL)

Komentar

komentar